kabarmuarateweh.id – Bripda Nopandri ditemukan gugur setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat mengikuti operasi pemberantasan narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Hingga kini, Bareskrim Polri menegaskan pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, sementara pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Operasi penggerebekan terhadap jaringan bandar narkoba yang berlangsung pada Rabu dini hari, 1 Juli 2026, berakhir tragis. Dalam operasi tersebut, Aipda Yudhie gugur di lokasi kejadian. Sementara itu, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri sempat dinyatakan hilang setelah diduga terpisah dari tim saat menjalankan tugas. Belakangan, Bripda Nopandri ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Sasaran operasi adalah seorang residivis kasus narkotika berinisial BIO yang diduga berperan sebagai salah satu pengendali peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satresnarkoba Polres Katingan melalui penyelidikan hingga pelaksanaan penggerebekan.
Polisi menerjunkan 12 personel dan membagi tim menjadi dua kelompok untuk penindakan dan dukungan. Namun penangkapan memicu perlawanan, dari senjata tajam hingga dugaan senjata api rakitan, yang membuat situasi tak terkendali.
Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan bersembunyi di hutan untuk menghindari amukan massa. Di titik inilah garis antara penegakan hukum dan kerentanan aparat di lapangan terlihat telanjang.
Pernyataan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menegaskan negara tidak boleh berhenti pada belasungkawa. Ia menyebut tim gabungan masih mengejar pelaku dan akan memproses sesuai ketentuan hukum.
Kasus Bripda Nopandri gugur dalam operasi narkoba Kalteng menunjukkan pola lama: jaringan narkotika kerap berkelindan dengan perlindungan sosial lokal. Ketika massa ikut melawan, operasi berubah dari penangkapan menjadi konflik komunal bersenjata.
Fakta adanya perlawanan kolektif mengindikasikan dua kemungkinan yang sama-sama serius. Pertama, ada ketakutan dan ketergantungan ekonomi pada aktivitas ilegal, atau kedua, ada aktor yang sengaja mengerahkan massa untuk menghalangi penegakan hukum.
Penggunaan senjata api rakitan, bila terbukti, menaikkan level ancaman dari kriminalitas biasa menjadi risiko keamanan yang lebih sistemik. Ini menandakan akses senjata ilegal tidak lagi sporadis, melainkan bisa terintegrasi dengan bisnis narkoba.
Koordinasi Bareskrim dengan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan penting, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Operasi di wilayah dengan bentang alam sungai dan hutan membutuhkan intelijen yang lebih presisi, peta risiko, serta rencana evakuasi yang disiplin.
Keterangan bahwa personel harus menyelamatkan diri sambil meminta bantuan menunjukkan operasi menghadapi eskalasi di luar prediksi. Di banyak kasus, celah seperti ini muncul saat informasi lapangan belum memadai atau dukungan taktis terlambat tiba.
Publik juga perlu membaca pesan lain dari insiden ini: perang melawan narkoba tidak hanya soal menangkap bandar. Ini juga soal memutus ekosistem kekerasan yang membuat penegakan hukum menjadi arena pertaruhan nyawa.
Gugurnya Bripda Nopandri dan Aipda Yudhie seharusnya memaksa evaluasi jujur, bukan sekadar seremonial duka. Negara wajib memastikan setiap operasi narkoba punya standar keselamatan yang setara dengan tingkat ancaman nyata.
Sering kali narasi yang dominan adalah “pelaku akan dikejar sampai tertangkap,” tetapi pertanyaan yang lebih tajam adalah mengapa aparat bisa terisolasi. Jika massa dapat menghimpun kekuatan cepat, berarti ada jejaring komunikasi dan loyalitas yang sudah terbentuk.
Imbauan polisi agar masyarakat memberi informasi memang penting, namun tidak cukup bila warga takut pada balasan. Perlindungan saksi, kanal pelaporan aman, dan kehadiran negara yang konsisten menjadi syarat agar informasi tidak berhenti sebagai slogan.
Kita juga perlu berhenti menganggap “desa” otomatis identik dengan ruang aman. Ketika sabu masuk, ia membawa disiplin kekerasan, uang tunai, dan ketundukan, lalu mengubah relasi sosial menjadi benteng bagi pelaku.
Mengejar pelaku adalah keharusan hukum, tetapi mencegah pengulangan adalah keharusan moral. Tanpa perbaikan taktik, intelijen, dan pemulihan sosial, tragedi serupa akan terus berulang dengan nama korban yang berbeda.
Bripda Nopandri gugur dalam operasi narkoba Kalteng, dan itu menandai harga mahal yang dibayar aparat di garis depan. Bareskrim berjanji mengusut tuntas, tetapi publik berhak menuntut lebih dari sekadar penangkapan.(*)
Penulis : Leonardo
