KABARMUARATEWEH.ID – Proses pengangkatan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengalami penurunan jumlah. Awalnya tercatat 2,3 juta tenaga non ASN yang akan diangkat, namun setelah proses verifikasi dan validasi (verval) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah ini berkurang menjadi 1.788.851 orang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa Kementerian PANRB bersama BKN sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK berdasarkan verval yang mencakup enam kriteria. Kriteria tersebut adalah honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Verval ini dilakukan melalui aplikasi verifikasi Tenaga Non ASN, dengan data yang diperiksa secara acak oleh verifikator. Setiap verifikator hanya melakukan verval pada satu kriteria sesuai dengan kelompok kerja (Pokja) masing-masing. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga terlibat dalam verval ini sebagai tim quality assurance.
Per 17 Mei 2024, hasil verval menunjukkan bahwa kriteria 2 telah mencapai 89,87%, kriteria 3 mencapai 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 mencapai 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil verval ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengangkatan PPPK.
Anas menambahkan bahwa pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah verval rincian formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah selesai. Proses penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 yang dilakukan pada 15-29 Maret 2024 telah diperpanjang hingga 30 April 2024 karena masih ada instansi yang belum menyelesaikan usulan mereka, khususnya yang mendapatkan alokasi formasi besar.
