Presiden Prabowo menyalami peserta sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

kabarmuarateweh.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola kekayaan dan aset negara secara lebih terintegrasi, profesional, dan berorientasi jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Menurut Kepala Negara, pengelolaan aset negara yang tertib dan terukur melalui Danantara akan menjadi fondasi kekuatan ekonomi nasional sekaligus cadangan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.

“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia. Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, keberadaan Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan.

Rekomendasi Berita  Presiden Prabowo Tegaskan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 Jadi Pedoman Kebijakan Pemerintah

Kepala Negara menyampaikan bahwa Danantara memiliki nilai aset lebih dari seribu miliar dolar. Presiden menyebut, melalui Danantara, kekayaan negara yang sebelumnya kerap tersebar dan sulit dipantau kini dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik.

“Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau. Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana,” ungkap Presiden.

Sebagai bagian dari konsolidasi aset negara, Presiden terus melakukan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai 1.077. Presiden menyebut bahwa banyak BUMN membentuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan sehingga tata kelolanya perlu ditertibkan.

Presiden pun menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. Presiden menjelaskan bahwa hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.

“Akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, memerger sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN,” ujar Presiden. Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN dapat berkurang signifikan hingga maksimal 350 BUMN pada akhir 2026.

Rekomendasi Berita  Presiden Prabowo Percepat Transformasi Digital untuk Wujudkan Layanan Publik yang Cepat dan Tepat

Menurut Presiden, langkah konsolidasi tersebut tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga menghasilkan penghematan besar bagi negara. Presiden menyampaikan bahwa penutupan 250 BUMN telah menyelamatkan biaya rutin atau overhead sebesar Rp50 triliun.

“Dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transpor, bayar ini rapat kerja, Rp50 triliun,” jelas Presiden.

Presiden memperkirakan nilai penghematan tersebut masih dapat terus meningkat seiring berlanjutnya proses penertiban dan konsolidasi BUMN. Presiden pun kembali menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Danantara atas capaian tersebut.

“Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa-bisa bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara,” pungkas Presiden.(*)

Penulis : Leonardo