kabarmuarateweh.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa transformasi digital harus diikuti dengan integrasi sistem antarlembaga sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, sederhana, dan tidak membebani warga dengan proses administrasi yang berulang.
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden.
Presiden menilai, digitalisasi pemerintahan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memastikan pelayanan publik menjadi lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepala Negara menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah telah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” lanjutnya.
Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran. Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegas Presiden.
Kepala Negara meyakini bahwa sistem data yang akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah.
“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus terus diperluas sehingga makin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.(*)
Penulis : Leonardo
