
kabarmuarateweh.id – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari PAN, Hasrat, mempertanyakan keseriusan PT BDA dalam rencana pembangunan jalan bypass. Ia menilai proyek ini harus dikelola dengan transparan dan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
Politikus Komisi III ini menekankan, meskipun perusahaan menggunakan jalan pribadi untuk operasional angkutan, kewajiban sosial dan keselamatan warga tidak boleh diabaikan. Hasrat mengingatkan pentingnya perusahaan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan proyek.
Ia meminta penjelasan menyusul informasi berkaitan dengan perencanaan bypass yang dinilai dapat membahayakan aktivitas warga di sekitar area operasi perusahaan.
“Sebagai perusahaan yang beroperasi di tengah masyarakat, PT. BDA harus transparan dan memikirkan dampak keberadaannya. Pembuatan bypass bukan sekadar urusan internal perusahaan, melainkan juga menyangkut hajat hidup orang banyak yang beraktivitas di sekitarnya. Rencana ini harus diklarifikasi dan dikomunikasikan dengan baik kepada publik dan pemerintah daerah,” sebut dia saat RDP di Muara Teweh, Selasa, 22 Januari 2026.
Politikus alumnus IAIN Antasari Banjarmasin mengatakan, izin penggunaan jalan pribadi tak serta-merta membebaskan perusahaan dari tanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul dari operasionalnya, termasuk dalam pembangunan infrastruktur pendukung seperti bypass.
“Kami memohon penjelasan resmi dari PT BDA berdasarkan perencanaan teknisnya. Aspek keselamatan, potensi kemacetan, dan gangguan terhadap akses warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai upaya memfasilitasi operasional perusahaan justru mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” kata dia.
Ia mengharapkan, perusahaan dapat duduk bersama dengan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat untuk membahas rencana ini secara komprehensif sebelum diteruskan.
Ia menambahkan, prinsip berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab sosial harus benar-benar diimplementasikan, bukan hanya di atas kertas.
“Sangat membahayakan masyarakat jika perencanaan tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Kami di DPRD akan mengawal proses ini untuk memastikan hak dan keselamatan warga Barito Utara terlindungi,” pungkas politikus ketua Fraksi Aspirasi Rakyat.(*)
Penulis : Yehezkiel
Editor : Apri













