Warga Desa Lemo I dan II mengadukan permasalahan ganti rugi lahan di area tambang PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) ke DPRD Barito Utara (Barut), Selasa (11/6/2024). Foto: Setwan Barut

kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – Puluhan warga Desa Lemo I dan II mengadukan permasalahan ganti rugi lahan di area tambang PT Suprabari Mapanindo Mineral (SMM) ke DPRD Barito Utara (Barut), Selasa (11/6/2024).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD H Parmana Setiawan, turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Hery Jhon Setiawan, Kepala Desa Lemo II, Eli Elkasih, dan perwakilan dari warga.

Juru bicara warga Lemo bernama Junaidi mengatakan, keluhannya terkait lahan yang telah diukur namun hingga kini belum menerima tali asih.

“Kami merasa diabaikan, lahan sudah diukur tapi belum ada kejelasan soal tali asih. Mestinya pihak perusahaan yang hadir di sini bisa memutuskan,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Lemo II Elly Sukaisih, mengusulkan pembentukan Tim Pembebasan Lahan.

“Tim ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Kami juga meminta agar setiap kegiatan pengukuran lahan oleh PT SMM dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa Lemo I dan Lemo II,” jelasnya.

Usulan ini disambut baik oleh berbagai pihak yang hadir dalam rapat tersebut. Elly juga menekankan pentingnya koordinasi untuk memastikan tidak ada masalah kepemilikan yang tumpang tindih di masa depan.

Rekomendasi Berita  Dua Anggota GPD Alur Barito Diduga Dikeroyok Pendukung Paslon Agi Saja Saat Bantu Pengamanan di Bawaslu Barut

Perwakilan dari PT SMM, Abdul Syukur mengatakan, terkait pertanyaan warga kenapa belum ada pembayaran, padahal sudah dilakukan pengukuran, disebabkan rencana kerja perusahaan belum ada mengarah ke titik lokasi.

Namun kata dia, akan menyampaikan masalah tali asih yang telah disampaikan oleh perwakilan warga kepada manajemen pusat.

“Kami akan segera membawa masalah ini ke manajemen pusat agar tali asih lahan yang sudah diukur dan tali asih tanam tumbuh masyarakat bisa segera diselesaikan,” kata Abdul Syukur.

Sementara Parmana Setiawan mengatakan, rapat ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak, terutama warga yang lahannya terkena pembebasan.

Parmana berjanji akan terus memantau perkembangan masalah ini.

“Kami berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.

Editor: Aprie