kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – Warga Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat dengan dikomandani kepala desa dan sekdes mendatangi kantor DPRD Barito Utara (Barut), Selasa (1/7/2025).
Kedatangan mereka mencurahkan isi hati terkait pemasangan listrik baru yang belum terealisasi juga padahal sebanyak 46 warga sudah melakukan pembayaran ke kontraktor PT Hans Katulistiwa, sejak November 2024 lalu.
Namun hingga kini listrik belum juga terang. Kontraktor sulit dihubungi, tak mau pusing warga akhirnya memutuskan curhat mengadu permasalahan dialami ke gedung dewan.
Di hadapan dewan dan warga Karamuan, Camat Lahei Barat, Adi Suwarman, mengatakan permasalahan yang ada di wilayahnya baru diketahui, saat Sekcam Lahei Barat menceritakan permasalahan.
“Ini bisnis to bisnis saya kaget juga masalah ini karena diceritakan Sekcam terkait pemasangan listrik baru. Nanti pihak kontraktor mohon dijelaskan kepada pihak DPRD,” ujar Camat Adi Suwarman.
Sementara Direktur PT Hans Katulistiwa, Johan Hans, menjelaskan pihaknya melakukan pemasangan KWH di sebanyak 41 desa termasuk di Kutai Barat, Kaltim. Semua terpasang meski ada keterlambatan.
“Khusus yang di Desa Karamuan ada 36 warga sudah membayar uang muka bervariasi, dari yang bayar Rp 1.500.000 sampai lebih. Memang mereka bayar sejak November 2024, namun baru aktif Februari. Saya berjanji tanggal 20 Juli semua bisa terealisasi dan listrik menyala,” janji Johan Hans.
Manager PLN Muara Teweh, H M Haris mengaku pihaknya pada 29 Juni 2025, menerima registrasi 10 warga Karamuan. Selebihnya belum ada. “Sistem aplikasi PLN mobile siapa saja boleh daftar. Dan yang sudah bayar paling lambat 5 hari sudah menyala,” kata Haris.
Sejumlah anggota DPRD Barut, hampir seragam bertanya kenapa kontraktor lambat hampir berbulan-bulan belum menyelesaikan pekerjaan. Terutama warga yang sudah bayar.
“Sekarang kita mencari solusi agar di desa tidak ribut dan listrik bisa menyala. Nanti kita buat kesimpulan tenggat waktu penyelesaian oleh kontraktor,” kata Wakil Ketua I, Henny Rosgiati Rusli.
Sementara itu, Sekcam Lahei Barat, Dianto, mempertanyakan keseriusan Kontraktor Hans Katulistiwa, kapan listrik menyala. Pasalnya pihaknya menanggung beban, karena membantu pihak kontraktor mengumpulkan uang warga untuk pemasangan listrik.
“Saya tidak mau jadi korban, kita membantu malah jadi sulit. uang dikumpulkan sudah diserahkan ke kontraktor. Hari ini saya sudah siap melaporkan ke Polsek Lahei terkait masalah ini,” ujar Dianto.
Sementara Kepala Desa Karamuan, Agus Minto, menambahkan mereka selaku kepala desa sudah berusaha keras membantu dan menjadi jembatan dengan kontraktor. Namun karena sulit dihubungi, makanya masalah ini dibawa ke DPRD,” timpalnya.
Adapun hasil kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) menghasilkan beberapa poin, di antaranya:
-Penyelesaian pemasangan KWH listrik di Desa Karamuan oleh PT Hans Katulistiwa sebanyak 106 rumah, paling lambat tanggal 20 Juli 2025, dan listrik harus menyala.
-Penyelesaian registrasi dan pembayaran pelanggan PLN dari PT Hans Katulistiwa selesai paling lambat tanggal 15 Juli 2025.
Direktur Hans Katulistiwa, Johan hans ketika dimintai kesanggupannya terkait hasil kesimpulan mengatakan, sanggup dan akan merealisasikan penyelesaiannya.
“Seharusnya masalah ini tidak perlu harus sampai ke DPRD, dan bisa kita selesaikan. Tapi demi reputasi dan profesionalitas kita sanggup menyelesaikannya,” tuntas Johan Hans.
Editor: Aprie
