kabarmuarateweh.id – Ricky Herbert Sitohang, kuasa hukum Komisaris PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoesoedibjo, tak menanggapi soal dugaan peran kliennya yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Rudy melawan dengan mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Saat persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan termohon, tim hukum KPK mengungkap peran Rudy yang semakin menguatkan statusnya sebagai tersangka.
Merespons hal tersebut, Ricky menegaskan bahwa mereka belum bisa berkomentar soal pokok perkara.
“Jadi gini, kalau kita masuk ke materi pokok, ini kan kita berbicara tentang peradilan ya. Saya hanya bisa menjawab untuk sementara ini kita berbicara tentang masalah subjek formil yang mengikat,” kata kata Ricky saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 16 September, 2025 di kutip kabarmuarateweh.id melalui suara.com
Hal itu disampaikannya karena menurutnya proses sidang praperadilan yang diajukan kliennya masih bergulir di pengadilan.
“Jadi saya enggak mau terpancing kepada materi pokok perkara, karena kalau sudah masuk ke materi pokok perkara, berarti tidak perlu lagi peradilan,” ujarnya.
Pada sidang hari kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 16 September 2025, tim hukum KPK menyebut Rudy bersama mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos Edi Suharto dan Rudy selaku Dirut PT Dos Ni Roha dan Komisaris Utama PT DNRL, serta K. Jheri Tengker sebagai Dirut PT DNRL melakukan dugaan tindak pidana korupsi.
“(Di mana hal itu) yang telah menguntungkan korporasi PT Dos Ni Roha dan PT DNRL, dan merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 221.091.876.900 ( Rp 221 miliar),” kata tim hukum KPK.
Sejumlah peran Rudy bersama Juliari CS diungkap seperti menggunakan data set dan kompetensi PT Dos Ni Roha selaku induk dari PT Dosni Roha Logistik dalam proses uji petik yang dilakukan oleh Kemensos untuk menilai kompetensi calon penyalur atau transporter.
Padahal PT Dosni Roha Logistik tidak memiliki kemampuan teknis untuk menyalurkan bansos beras.
Akibatnya, PT Dosni Roha Logistic harus menunjuk enam perusahaan vendor untuk melaksanakan pekerjaan utama penyaluran bansos beras di 15 provinsi.
Selain itu, bersama Juliari dan Edi, dan Jhery, Rudy diduga melakukan rekayasa indeks harga penyaluran bansos.
Kemudian juga diduga mengintervensi pengadaan dengan tujuaan mengubah narasi beberapa petunjuk teknis penyaluran bansos beras.
Sejumlah temuan itulah menjadi salah satu dasar KPK menjadikan Rudy sebagai tersangka.
Tim hukum KPK lantas meminta hakim yang mengadili praperadilan itu untuk menolaknya dan menyatakan penetapan Rudy sebagai tersangka sah berdasarkan hukum.(*)
Penulis : Yehezkiel
Editor : Apri
