kabarmuarateweh.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan resmi dari Istana Merdeka, Jakarta, merespons meningkatnya keresahan di tengah masyarakat. Dalam pernyataan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI tengah bersiap mencabut sejumlah kebijakan yang belakangan menuai kontroversi.
Menurut Presiden Prabowo, langkah ini merupakan bentuk tanggapan terhadap suara publik yang menguat dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan pentingnya sensitivitas dan keberpihakan para wakil rakyat terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas.
Dua Kebijakan DPR yang Akan Dihentikan
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengungkapkan dua kebijakan utama yang akan segera dicabut oleh pimpinan DPR RI:
-
Penghapusan Tunjangan Tambahan Anggota DPR
Tunjangan tambahan yang selama ini diterima anggota DPR menjadi sorotan publik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Presiden berharap pencabutan tunjangan ini dapat menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi legislatif. -
Moratorium Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
Kunjungan kerja luar negeri oleh anggota DPR juga akan dihentikan sementara. Langkah ini diambil karena kegiatan tersebut sering dianggap memboroskan anggaran tanpa hasil yang signifikan bagi kepentingan rakyat. Kebijakan moratorium ini diharapkan menjadi sinyal bahwa DPR berkomitmen terhadap efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo.
Selain pencabutan kebijakan, Prabowo juga mengungkapkan bahwa ketua umum partai politik telah mengambil sikap tegas terhadap anggotanya di DPR yang dianggap keliru dalam menyampaikan pernyataan kepada publik.
Langkah tegas tersebut adalah mencabut keanggotaan mereka dari DPR RI. Keputusan ini menunjukkan bahwa partai politik serius dalam menertibkan kadernya dan memastikan setiap anggota dewan selalu menjunjung tinggi integritas dan aspirasi rakyat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan kembali pesan yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan ketua umum partai politik kepada seluruh anggota dewan. “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Sebelum pernyataan pers ini, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka yang hadir mendampingi Prabowo saat konferensi pers antara lain:
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid
- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar
- Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan
- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Pertemuan ini menggarisbawahi keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggapi situasi yang sedang terjadi. Keputusan untuk mencabut kebijakan dan menindak tegas anggota yang bermasalah diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan stabilitas di tengah gejolak yang ada.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
