Ilustrasi Gambar Pom Bensin.

kabarmuarateweh.id – Harga Pertamax belum mengalami penurunan meski harga minyak dunia menunjukkan tren melemah. Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai mekanisme penetapan harga BBM nonsubsidi dan pihak yang memperoleh manfaat dari situasi tersebut. Hingga saat ini, harga Pertamax masih bertahan di level Rp16.250 per liter, sementara formula penetapan harga yang berlaku dinilai mengindikasikan harga yang seharusnya lebih rendah.

Harga Pertamax sebesar Rp16.250 per liter telah berlaku sekitar satu bulan sejak penyesuaian pada Juni 2026. Di sisi lain, harga minyak mentah global dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan, sebuah kondisi yang umumnya memunculkan ekspektasi adanya penyesuaian turun pada harga BBM nonsubsidi di dalam negeri.

Ekonom Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai harga Pertamax saat ini masih berada dalam kisaran yang wajar. Menurutnya, ketika Pertamax mengalami kenaikan harga pada Juni 2026, besaran tersebut justru masih berada di bawah harga yang tercermin dalam formula penetapan pemerintah, mengingat harga produk BBM di pasar internasional saat itu berada pada level yang sangat tinggi.

Di titik ini, isu utamanya bukan sekadar angka di papan SPBU. Isu utamanya adalah mekanisme: apakah harga mengikuti formula secara disiplin, atau mengikuti strategi bisnis yang menunda penyesuaian.

Di ruang publik, muncul kecurigaan soal alasan “tersembunyi” Pertamina. Namun artikel ini menunjukkan bahwa penundaan bisa dijelaskan lewat konsep yang lebih teknokratis: price smoothing.

Price smoothing adalah strategi menghaluskan fluktuasi harga agar tidak naik-turun tajam. Strategi ini terdengar menenangkan, tetapi ia juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan pembagian manfaat saat harga global turun.

Rekomendasi Berita  Ahok Mengaku Tak Mengenal Riza Chalid, Pertanyakan Isu Intervensi

Dalam pasar energi, persepsi keadilan harga sangat menentukan kepercayaan. Ketika harga dunia turun tetapi harga ritel tertahan, konsumen merasa “turunnya tidak pernah sampai”. (Orbit dari berbagai sumber, 14 Juli 2026)

Yayan menyebut Pertamina sempat menahan harga Pertamax ketika minyak dunia sedang mahal. Ketika harga minyak turun, penyesuaian ditunda untuk memulihkan margin yang tertekan pada periode sebelumnya.

Ia menegaskan, “Pertamina menyerap kerugian ketika itu, sehingga saat harga minyak turun, margin tersebut dipulihkan dengan menahan harga Pertamax, bukan langsung menurunkannya.” Pernyataan ini penting karena menempatkan keputusan harga sebagai strategi pengelolaan siklus, bukan semata reaksi harian.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi memang tidak otomatis mengikuti harga minyak mentah. Harga ritel dipengaruhi formula pemerintah, harga produk BBM dunia, kurs, biaya distribusi, serta perilaku penetapan harga perusahaan.

Menurut hitungan Yayan, formula dasar untuk bulan depan mengarah ke sekitar Rp 13.700 per liter. Namun pendekatan smoothing memperkirakan harga akan bertahan di kisaran Rp 16.000 per liter, atau tidak jauh dari harga sekarang.

Selisih itu bukan angka kecil bagi rumah tangga dan pelaku usaha. Selisih itu juga menjadi ruang besar bagi pemulihan margin, terutama bila volume konsumsi Pertamax tetap stabil.

Dampak makroekonominya juga dihitung. Yayan memperkirakan bila Pertamax langsung turun mengikuti formula, manfaat utamanya adalah penurunan inflasi sekitar 0,4 poin persentase dalam tiga bulan.

Rekomendasi Berita  Gubernur Pramono Anung akan memecat sopir Jaklingko yang mengemudi ugal-ugalan

Ia menyebut pass-through tersebut bisa melonggarkan inflasi tahunan dari 3,34 persen menuju sekitar 2,9 persen. Jika harga ditahan, dampaknya ke inflasi “nihil” dan penurunan harga minyak lebih banyak mengalir ke anggaran serta pemulihan margin Pertamina.

Di titik ini, pembaca perlu membedakan dua jalur manfaat. Jalur pertama adalah manfaat langsung ke konsumen melalui harga yang turun, dan jalur kedua adalah manfaat ke neraca perusahaan melalui margin yang pulih.

Masalahnya, publik tidak pernah melihat “rekening koran” smoothing secara terbuka. Tanpa transparansi periodik, strategi yang sah secara bisnis bisa tampak seperti penahanan harga yang oportunistis.

Selain itu, beban subsidi pemerintah untuk Pertalite dan Solar tetap disebut sebagai komponen besar dalam anggaran. Artinya, ketika Pertamax ditahan, ruang fiskal tidak otomatis menjadi lebih lega bagi konsumen, tetapi bisa menjadi bantalan bagi struktur pembiayaan energi yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, Pertamina memikul dua identitas sekaligus. Ia adalah korporasi yang mengejar kesehatan keuangan, dan ia juga alat kebijakan publik yang sensitif terhadap persepsi harga.

Karena itu, penundaan penurunan harga bukan hanya soal “boleh atau tidak”. Penundaan adalah soal komunikasi, legitimasi, dan konsistensi terhadap formula yang dijadikan rujukan. (Orbit dari berbagai sumber, 14 Juli 2026)

Keyword “harga Pertamax” selalu memantik emosi karena menyentuh dapur rumah tangga. Sub-keyword seperti “harga minyak dunia turun”, “Pertamina”, dan “price smoothing” membuat isu ini tampak teknis, tetapi dampaknya sangat terasa.

Rekomendasi Berita  Pejuang Lingkungan Karimunjawa ditangkap dan ditahan, Hentikan Segala Upaya Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan Karimunjawa

Strategi smoothing bisa dibaca sebagai upaya menstabilkan harga agar masyarakat tidak kaget saat lonjakan terjadi. Namun strategi yang sama bisa berubah menjadi “asimetri”, ketika kenaikan terasa cepat tetapi penurunan terasa lambat.

Di sinilah kritik utama perlu diarahkan. Jika Pertamina menahan harga demi memulihkan margin, publik berhak tahu seberapa besar margin yang “hilang” saat harga global tinggi, dan kapan margin itu dianggap sudah pulih.

Tanpa indikator yang jelas, smoothing berpotensi menjadi kata lain dari diskresi. Diskresi di sektor energi selalu berisiko karena menyangkut kepercayaan, inflasi, dan daya beli.

Argumen Yayan bahwa harga Juni masih di bawah formula memberi konteks penting. Tetapi konteks itu belum otomatis menjadi pembenaran permanen untuk menunda penurunan, apalagi ketika formula terbaru memberi sinyal jauh lebih rendah.

Jika benar formula mengarah ke Rp 13.700, maka publik wajar bertanya mengapa jarak Rp 2.000-an per liter bisa “dinormalisasi”. Normalisasi jarak ini dapat membentuk ekspektasi baru bahwa harga ritel tidak lagi menjadi cermin cepat dari harga global.

Dalam jangka pendek, menahan harga mungkin membantu stabilitas kas dan perencanaan perusahaan. Dalam jangka panjang, risiko reputasinya tidak kecil, karena konsumen akan mengingat pola: naik cepat, turun lambat.(*)

Penulis : Leonardo