kabarmuarateweh.id – Indonesia bersiap mencatat sejarah baru di panggung global. Pada Kamis, 8 Januari 2026, Indonesia akan resmi memegang palu kepemimpinan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Penyerahan kepemimpinan tersebut akan berlangsung dalam sidang Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss.
Capaian diplomasi yang membanggakan ini sontak mendapat sorotan dari parlemen di Senayan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkinan Bangsa (PKB), Mafirion, menyebut penunjukan ini bukan sekadar pencapaian strategis, tetapi juga sebuah amanah dan tanggung jawab moral yang sangat besar di pundak bangsa.
Menurutnya, posisi terhormat ini menuntut Indonesia untuk tidak hanya pandai beretorika di forum dunia, tetapi juga wajib mempraktikkan standar HAM tertinggi di negeri sendiri.
“Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan semata soal prestise di tingkat internasional. Ini adalah tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, mengedepankan dialog, serta menjunjung prinsip keadilan global,” kata Mafirion saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026.
Ia menilai, kepercayaan dunia internasional ini secara signifikan akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia. Di tengah kompleksitas geopolitik saat ini, Indonesia terbukti mampu menjadi jembatan dialog yang efektif dan dipercaya oleh banyak negara.
Posisi ini, kata Mafirion, menegaskan peran Indonesia sebagai aktor kunci dalam kepemimpinan global.
Lebih dari itu, Mafirion menyoroti peluang emas bagi Indonesia untuk menjadi suara utama bagi negara-negara berkembang atau yang kerap disebut Global South.
Kepemimpinan ini memberikan panggung yang lebih luas untuk menyuarakan isu-isu HAM yang seringkali terpinggirkan.
“Kami juga menilai terkait kepemimpinan Indonesia sebagai representasi Global South, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” ungkapnya.
Namun, Mafirion memberikan catatan tegas. Jabatan prestisius di tingkat internasional ini harus memiliki dampak nyata dan positif bagi perbaikan situasi HAM di dalam negeri.
Ia berharap, sorotan dunia yang kini tertuju pada Indonesia dapat menjadi cambuk dan pemantik untuk membereskan berbagai pekerjaan rumah terkait perlindungan HAM nasional.
“Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Standar dan perhatian internasional yang meningkat harus dijadikan pemicu untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM nasional secara nyata,” tegasnya.
Pada akhirnya, politisi PKB ini mengingatkan bahwa kepemimpinan ini menuntut sebuah konsekuensi moral yang tinggi.
Legitimasi Indonesia di panggung dunia akan sangat bergantung pada keselarasan antara apa yang disuarakan di Jenewa dengan apa yang dipraktikkan di Jakarta dan seluruh pelosok negeri.
“Sebagai Presiden Dewan HAM Dunia, Indonesia harus memberi contoh. Penerapan prinsip HAM di dalam negeri menjadi kunci agar kepemimpinan Indonesia dihormati dan memiliki legitimasi moral,” katanya.
Momentum bersejarah ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pendekatan isu hak asasi manusia yang lebih solutif dan merangkul semua pihak, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memajukan pendekatan HAM yang inklusif, berimbang, dan berorientasi pada solusi, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” pungkasnya.(*)
Penulis : Leonardo
