kabarmuarateweh.id, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) sangat serius dalam hal kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Tidak hanya di wilayah perkotaan, bahkan 116 pemerintah desa pada 2025 ini juga diminta turut menganggarkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
Menurut Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, penanggulangan bencana, adalah tanggung jawab bersama, di mana keselamatan adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan dan hal yang diinstruksikan kepada pemdes tujuannya adalah untuk membantu terutama adalah masyarakat.
Adapun bencana yang umumnya sering terjadi di Kabupaten Murung Raya adalah banjir dan kebakaran.
“Kami menemukan hanya ada beberapa desa yang menganggarkan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana,” kata Wabup Rahmanto Muhidin dalam apel kesiapsiagaan bencana 2025 di halaman kantor bupati, Senin (5/5/2025).
Maka dari itu, ungkapnya, Pamkab Mura sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mura untuk mengirim surat edaran kepada pemdes agar pada saat anggaran perubahan nanti mereka wajib menganggarkan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yang terdiri dari personel, peralatan dan anggaran.
Wabup Rahmanto mengatakan, anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) agar bisa di Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDes) setiap tahunnya baik APBDes Murni maupun perubahan.
Terkait besar dan kecilnya anggaran, kata dia, pemkab tidak memaksa tetapi silakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa masing -masing.
“Kami juga intruksikan kepada Kepala DPMD untuk mengirim surat edaran kepada seluruh camat di Kabupaten Murung Raya apabila saat melakukan evaluasi APBDes, kalau pemerintah desa tidak memasukan anggaran kesiapsiagaan penanggulangan bencana agar jangan disetujui dan dikembalikan sebelum masuk anggaran itu,” pungkas Wabup Rahmanto.
Editor: Aprie
