kabarmuarateweh.id – Status Gunung Anak Krakatau resmi dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), sehingga meningkatkan kewaspadaan di kawasan Selat Sunda. Menyikapi kondisi tersebut, KSOP Kelas I Banten mengimbau seluruh kapal agar tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Di sisi lain, sebagian nelayan di Kabupaten Pandeglang tetap memilih melaut demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kenaikan status aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut diumumkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan bahwa hasil pemantauan visual maupun instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan. Selain itu, terdeteksi adanya suplai magma yang bergerak menuju permukaan, sehingga status gunung dinaikkan menjadi Level III (Siaga).
Di jalur strategis Selat Sunda, peringatan tidak hanya menyasar warga pesisir, tetapi juga lalu lintas kapal. Kepala KSOP Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha, meminta seluruh pelaku pelayaran meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan navigasi.
Dalam arahan resmi, kapal dilarang mendekati kawah aktif dalam radius 5 kilometer sesuai rekomendasi PVMBG. Nakhoda juga diminta memantau informasi PVMBG, BMKG, dan instansi terkait, termasuk arah sebaran abu vulkanik.
BPBD Pandeglang ikut mengimbau masyarakat pesisir agar tenang namun tetap waspada terhadap potensi erupsi. Aparatur kecamatan hingga desa disebut sudah menerima peringatan, dengan penekanan agar nelayan dan wisatawan tidak mendekati kawasan rawan lontaran material.
Kata kunci publik hari ini adalah “Anak Krakatau Siaga 3” dan “radius 5 km”, karena keduanya menentukan batas aman paling praktis. Namun, di lapangan, batas aman sering bertabrakan dengan batas ekonomi, terutama bagi nelayan harian.
Arahan KSOP memuat risiko yang spesifik dan nyata, seperti letusan, lontaran material, abu vulkanik, dan gangguan navigasi. Ini penting karena bahaya vulkanik di laut tidak selalu terlihat, tetapi bisa mengubah kondisi perairan dan jarak pandang dalam hitungan menit.
BPBD Pandeglang menyebut situasi pesisir relatif aman dan aktivitas warga masih normal, dari pasar hingga layanan kesehatan. Normalitas ini menenangkan, tetapi juga bisa menumpulkan sense of urgency jika tidak dibarengi disiplin pada zona larangan.
Memori kolektif Selat Sunda masih menyimpan trauma tsunami 2018 yang menewaskan ratusan orang dan memaksa ribuan mengungsi. Seorang pedagang Labuan, Suherman, mengaku tetap beraktivitas, tetapi tidak ingin tragedi itu terulang.
Di sisi lain, nelayan Labuan menyatakan tetap melaut karena tidak ada kendala yang terasa langsung. Wakil Ketua HNSI Ranting Labuan, Jumami, menegaskan belum ada edaran penghentian melaut, dan nelayan hanya diimbau lebih hati-hati.
Pernyataan “kalau dilarang melaut, yang menjamin kehidupan nelayan siapa” adalah inti dilema kebencanaan di wilayah pesisir. Ketika negara meminta kewaspadaan, warga miskin risiko meminta kepastian pengganti pendapatan.
Jumami juga menyebut hasil tangkapan menurun sekitar 5 sampai hampir 10 persen dalam beberapa bulan terakhir. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi bagi rumah tangga nelayan, penurunan tipis sering berarti utang baru dan konsumsi yang dipangkas.
Di titik ini, mitigasi tidak cukup berupa larangan radius dan imbauan waspada. Mitigasi harus punya “jembatan ekonomi”, seperti skema bantuan sementara, opsi kerja alternatif, atau subsidi operasional yang jelas saat status siaga diberlakukan.
Status Siaga 3 sering dibaca publik sebagai alarm keras, tetapi kebijakan di lapangan masih terasa “setengah langkah”. Negara tegas pada aturan radius 5 kilometer, tetapi belum terdengar tegas pada perlindungan pendapatan kelompok paling rentan.
KSOP menekankan keselamatan pelayaran, dan itu tepat karena Selat Sunda adalah jalur vital logistik serta penyeberangan. Namun, keselamatan pelayaran juga perlu diterjemahkan menjadi komunikasi risiko yang sederhana, rutin, dan mudah dipatuhi oleh kapal kecil dan nelayan tradisional.
Warga pesisir kerap dinilai “bandel” ketika tetap beraktivitas, padahal yang terjadi adalah rasionalitas bertahan hidup. Mereka menimbang risiko letusan yang belum terjadi hari ini dengan risiko lapar yang pasti terjadi malam ini.
Di sinilah pemerintah daerah dan pusat seharusnya menyatukan dua bahasa, yaitu bahasa vulkanologi dan bahasa ekonomi rumah tangga. Jika tidak, Siaga 3 hanya menjadi angka yang bergaung di media, tetapi tak mengubah perilaku karena tak memberi jalan keluar.
Refleksi paling tajam justru datang dari trauma 2018 yang terus disebut, tetapi belum sepenuhnya dijadikan desain kebijakan. Mengingat bencana seharusnya bukan sekadar takut, melainkan memperbaiki sistem peringatan, evakuasi, dan jaring pengaman sosial.
Anak Krakatau Siaga 3 mengingatkan bahwa Selat Sunda selalu hidup di antara keindahan dan ancaman. Radius 5 kilometer adalah garis teknis, tetapi garis sosialnya adalah kemampuan warga untuk patuh tanpa kehilangan penghidupan.(*)
Penulis : Leonardo
