kabarmuarateweh.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan kritik terbuka mengenai meningkatnya kemarahan publik terhadap Partai Cokelat, sebuah istilah sindiran yang merujuk pada institusi kepolisian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Publik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada hari Senin, tanggal 29 September 2025.
Dalam forum tersebut, Rocky Gerung berbicara secara terbuka di hadapan para perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia memaparkan sejumlah alasan yang menjadi latar belakang kekecewaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, kemarahan publik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
“Apabila kita perhatikan secara lebih dalam, apa sebenarnya penyebab utama kemarahan publik terhadap Partai Cokelat pada saat ini? Sebutkan saja secara resmi—mengapa masyarakat begitu marah, bahkan terhadap oknum-oknum di dalamnya? Ini mencerminkan situasi yang tidak masuk akal dan perlu dijelaskan secara tuntas,” ujar Rocky Gerung dalam tayangan video yang diunggah melalui akun YouTube pribadinya pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menyoroti permasalahan reformasi kepolisian yang dinilainya tidak pernah benar-benar diwujudkan. Ia menegaskan bahwa wacana reformasi hanya menjadi slogan tanpa implementasi yang nyata.
“Kita perlu mencermati secara jujur, bagaimana sebenarnya proses yang selama ini kita sebut sebagai reformasi kepolisian. Pada kenyataannya, reformasi tersebut tidak pernah benar-benar terjadi,” tegasnya.
Rocky juga mengungkap alasan tidak terjadi reformasi di tubuh Polri. Sebab, menurutnya, setelah lengsernya rezim orde baru (Orba) yang dipimpin oleh Soeharto, hanya terjadi pemisahan antara TNI dan Polri.
Diketahui, institusi Polri saat itu berada di bawah kendali TNI saat masih diberlakukannya dwifungsi ABRI pada masa Orba.
“Yang terjadi pemisahan antara tentara dan polisi. Pada waktu itu yang terjadi adalah pemisahan kelembagaan, bukan evaluasi terhadap kondisi,” ujarnya.
Dalam diskusi publik itu, Rocky juga menyebut pemicu publik marah terhadap insitusi Polri karena saat terjadinya pemisahan lembaga di era Reformasi, tidak terjadi adanya transformasi di Polri.
“Jadi saya mau terangkan bahwa ada reformasi terjadi pemisahan lembaga tentara dan militer (Polri) tapi hanya sekedar reformasi bukan transformasi. Kenapa? Karena nilai-nilai militeristik tidak tercegah di 98. Nilai-nilai itu carry over ke dalam sistem demokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rocky juga menyebut nilai-nilai demokrasi belum tercapai meski Indonesia saat ini sudah memasuki era Reformasi. Sebab, katanya dia, hanya terjadi perubahan kelembagaan setelah rezim Orba tumbang.
“Dengan kata lain, kalau kita sebut kita pindah dari otoriter ke demokrasi, pindah itu artinya langkah keluar dari Orde Baru masuk ke Orde Reformasi,” ujarnya.
Rocky pun menyebut meski sistem pemerintahan yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah terbentuk, secara kelembagaan belum dianggap sempurna. Menurutnya, lembaga-lembaga negara itu sebatas etalase karena ide-ide demokrasi yang dicita-citakan sejak era Reformasi hingga kini belum tercapai.
“Jadi sekali lagi kalau kita mau bicara tentang reformasi, transformasi, apapun istilahnya, kita mesti lihat bahwa kondisi kelembagaan kita itu tidak menghasilkan perlembagaan. Hanya ada perubahan di dalam lembaga. Tetapi kita mulai lihat bahwa ada inisiatif lokal untuk menghasilkan ide tentang demokrasi,” ujarnya.
Diketahui, istilah ‘Parcok’ alias Partai Cokelat mencuat sejak pelaksanaan Pilkada dan Pilpres 2024 lalu. Istilah itu muncul dan dikaitkan dengan institusi Polri yang diduga ikut cawe-cawe untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Namun, hingga kini isu ‘Parcok’ yang dikait-kaitkan dengan adanya keterlibatan Polri dalam kontestasi Pilkada/Pilpres hanya menguap begitu saja dan tidak ada perkembangan lagi terkait isu tersebut.(*)
Penulis : Leonardo
