kabarmuarateweh.id – Keputusan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan publik dan dipandang sebagai isyarat politik yang signifikan pada awal masa pemerintahannya.
Menurut analis politik Syahganda Nainggolan, kebijakan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk pengampunan hukum. Lebih dari itu, ia menilai langkah tersebut sebagai titik awal strategis bagi Prabowo untuk menghadapi salah satu tantangan utama bangsa, yakni krisis kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi negara.
Dalam sebuah diskusi mendalam di Podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mengurai bahwa langkah rekonsiliasi semacam ini adalah fondasi esensial untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.
“Pemberian amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk Indonesia kembali ke jalur yang benar,” ungkap Syahganda, seperti dikutip dari YouTube.
Namun, jalan di depan pemerintahan baru diprediksi tidak akan mulus. Berbagai pengamat menyoroti tantangan kompleks yang menanti, mulai dari tekanan geopolitik yang terus bergejolak, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan internal yang akut seperti korupsi yang merajalela dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Menghadapi Tembok ‘Low Trust Society’
Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo adalah fenomena “Low Trust Society” atau rendahnya kepercayaan publik. Rendahnya kepercayaan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat efektivitas program pemerintah sebagus apapun itu.
Menurut berbagai kajian, low trust society lahir dari akumulasi berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, memulihkan kepercayaan publik (public trust) menjadi pekerjaan rumah mahapenting bagi Prabowo untuk membangun legitimasi dan dukungan rakyat yang solid. Bahkan, keberhasilan memulihkan kepercayaan ini diyakini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.
Prabowo Tak Bisa Sendiri: Butuh Konsolidasi Ideologis
Syahganda Nainggolan menegaskan, untuk menaklukkan tantangan berat ini, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendirian. Ia memerlukan dukungan dari lingkaran yang solid secara ideologis dan memiliki visi kebangsaan yang sama. Dalam konteks ini, konsolidasi dengan berbagai elemen politik menjadi sebuah keniscayaan.
Syahganda menyoroti peran sentral figur seperti Sufmi Dasco Ahmad. Ia bahkan mengutip akronim yang dipopulerkan akademisi Rocky Gerung untuk Dasco: “DemocraDcy, StAbility, Social COnsolidation Commander“. Akronim ini merefleksikan harapan besar pada peran Dasco untuk membantu Prabowo dalam mengawal demokrasi, menjaga stabilitas, dan melakukan konsolidasi sosial.
Sinyal positif terhadap upaya konsolidasi ini juga terlihat dari respons sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di kubu berseberangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya, secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas pemberian abolisi untuk Tom Lembong, yang ia sebut sebagai asa yang membahagiakan.
“Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ucap Anies.
Sikap serupa, menurut Syahganda, juga ditunjukkan oleh pengamat seperti Said Didu yang mulai melihat sisi positif dari langkah awal Prabowo ini.
Jebakan ‘Serakahnomics’ dan Pentingnya Oposisi Kritis
Meski ada upaya merangkul, Syahganda juga mengingatkan tentang bahaya “serakahnomics,” yang ia sebut sebagai “air bah” warisan rezim sebelumnya yang menjadi PR besar bagi Prabowo. Oleh karena itu, di tengah upaya merangkul berbagai kekuatan politik, peran masyarakat sipil (civil society) sebagai pengawas (check and balances) tidak boleh dilemahkan atau dimatikan.
Kehadiran oposisi yang kritis dan independen adalah pilar demokrasi yang esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Rocky Gerung, meskipun terlihat bertemu dengan Dasco, menegaskan posisinya akan tetap kritis terhadap pemerintah.
“Saya ingin jadi juru bicara mahasiswa, menjadi juru bicara kampus, bukan jadi juru bicara universitas. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan,” tegas Rocky, menandakan bahwa fungsi kontrol akan terus berjalan.
Pemerintahan Prabowo kini berada di persimpangan jalan, antara harapan besar untuk membawa perubahan dan tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan. Kemampuannya meramu konsolidasi politik dengan tetap membuka ruang bagi kritik akan menjadi penentu utama keberhasilannya dalam memimpin Indonesia ke depan.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
