kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH — Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Parmana Setiawan, menyampaikan pandangan fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Fraksi PKB mencermati bahwa kenaikan belanja dalam perubahan APBD antara lain diarahkan untuk kebutuhan operasional pemerintahan, kegiatan tahun jamak, penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan, serta pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKB juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan tahun jamak dan penyelesaian kewajiban pekerjaan yang telah berjalan. Menurut Parmana, kewajiban yang secara kontraktual maupun administratif harus diselesaikan perlu dilakukan sesuai ketentuan, didukung dokumen yang lengkap, serta memastikan pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkan.
“Jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi ruang untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, tetapi mengurangi ruang fiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” tegasnya.
Namun demikian, FraksiPKB meminta agar penyelesaian kewajiban tersebut tetap dilakukan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dokumen yang lengkap, serta menjamin bahwa pemerintah daerah memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengankewajiban yang telah dibayarkan. Jangan sampai perubahan anggaranhanyamenjadi ruang untuk menyelesaikan kewajiban keuangan, tetapi mengurangi ruangfiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Prinsip Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fraksi PartaiKebangkitan Bangsa memandang bahwa Perubahan Anggaran PendapatandanBelanja Daerah hendaknya berorientasi pada :
1. Penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi, keuangandaerah, sertakebutuhan prioritas masyarakat.
2. Penyelarasan dengan program strategi daerah, khususnya yang terkait denganpemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dasar, danpemulihanekonomi masyarakat.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati Pidato Pengantar BupatiBarito Utara, Jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan UmumFraksiPKB dan Pembahasan bersama terhadap Rancangan PeraturanDaerahtentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahunAnggaran 2026, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikancatatansebagai berikut :
Pertama, Pemerataan Pembangunan. Barito Utara memiliki wilayaayang luas dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Karenaitu,pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada pusat kota atauwilayahtertentu. Masyarakat di kecamatan dan desa-desa juga berhak mendapatkanaksesjalan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringankomunikasi,serta pelayanan publik yang memadai.
Fraksi PKB meminta agar prinsippemerataan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalampelaksanaanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kedua, Kualitas Infrastruktur. Fraksi PKB mendukung pembangunaninfrastruktur yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Tetapi kamimenekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas. kualitaspekerjaan, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan harus menjadi ukuranutama. Kami tidak ingin masyarakat hanya melihat pembangunan selesai secarafisik, tetapi kemudian dalam waktu yang relatif singkat mengalami kerusakan.Karena itu, pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi harus diperkuat. Ketiga, Pendidikan Dan Kesehatan. Fraksi PKB memberikan perhatianseriusterhadap Pendidikan dan Kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.Anggaran Pendidikan harus mampu meningkatkan kualitas danpemerataanpendidikan, termasuk sarana dan prasarana sekolah serta akses pendidikanbagimasyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
DemikianpulasektorKesehatan. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan memperolehpelayanan hanya karena keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan, obat-obatanmaupun akses geografis. Keempat, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Fraksi PKBmendukungoptimalisasi PAD.
Namun peningkatan PAD harus dilakukan secara sehat danberkeadilan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang palingterbebani.Pemerintah daerah harus lebih serius melakukan pendataan potensi daerah,optimalisasi aset, memperbaiki sistem pelayanan, serta memanfaatkandigitalisasidalam pengelolaan pendapatan daerah. Kelima, Fraksi PKB berharap dalam pelaksanaan belanja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terutamaBelanjaModal dan Pembangunan Infrastruktur dipercepat pelaksanaannya mengingatwaktu pelaksanaan yang pendek dan perlu Monitoring yang efektif danefisiensehingga serapan anggaran maksimal dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Aprie
