Muara Teweh – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, meminta pelaksanaan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah penekanan terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Suparjan mengatakan, setelah tahapan pembahasan dan persetujuan Raperda selesai, tanggung jawab berikutnya adalah memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Setelah proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selesai, tentunya menjadi tanggung jawab bersama DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan aspirasi masyarakat,” ujar Suparjan.
Menurutnya, APBD tidak hanya perlu dilihat dari besaran anggaran, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta program prioritas diarahkan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu perhatian Fraksi PDI Perjuangan adalah percepatan pengentasan kemiskinan. Suparjan meminta intervensi pemerintah dilakukan secara lebih terarah, terutama terhadap wilayah yang masih menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme bantuan sosial agar penyalurannya semakin akurat dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Kami berharap program pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada daerah-daerah kantong kemiskinan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat rentan. Mekanisme bantuan sosial juga perlu diperbaiki agar masyarakat yang membutuhkan tidak justru terlewat,” katanya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari pelayanan dasar. Pembangunan juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi turut memperkuat sektor pertanian, peternakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Suparjan juga meminta eksekutif memaksimalkan realisasi kegiatan yang telah dialokasikan melalui Perubahan APBD 2026. Menurutnya, setiap program perlu dilaksanakan secara efektif, transparan dan terukur agar anggaran yang tersedia tidak berhenti pada penyerapan, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Suparjan turut menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khususnya kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Ia meminta, pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi serta memastikan perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan secara cepat dan terpadu ketika kondisi kabut asap memburuk. (El)
