kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang bertugas di Komisi I dan tergabung dalam Fraksi Aspirasi Rakyat, Wardatun Nur Jamilah, menyampaikan apresiasi atas langkah perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap batik khas daerah melalui pencatatan hak cipta dan desain industri.
Ia mendorong agar batik lokal memiliki payung hukum yang jelas, guna melindungi para perajin dari praktik peniruan maupun klaim oleh pihak lain.
“DPRD Barito Utara mengapresiasi kerja Dekranasda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Perlindungan ini sangat penting untuk menjaga motif batik daerah dari peniruan maupun klaim pihak lain,” ujar Wardatun Nur Jamilah, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Barito Utara, di Muara Teweh pada Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menyebut, penyerahan Sertifikat Pencatatan Hak Cipta dan Desain Industri Batik Barito Utara Tahun 2026 menjadi upaya penting untuk menjaga karya budaya daerah sekaligus memperkuat industri kreatif lokal, khususnya sektor batik.
Ia menilai, legalitas HAKI tidak hanya memberikan perlindungan secara hukum, tetapi juga menjadi bentuk kepastian bagi para perajin agar lebih percaya diri dalam mengembangkan produk.
Ia mengingatkan, batik Barito Utara memiliki karakter motif yang khas serta nilai budaya yang tinggi, sehingga perlu dijaga keberadaannya sebagai identitas daerah.
Ia mengharapkan, perlindungan hak cipta dan desain industri tersebut dapat meningkatkan daya saing batik Barito Utara di pasar yang lebih luas, termasuk nasional hingga internasional, serta berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku IKM.
“Ke depan, kami berharap program ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha kreatif lainnya. DPRD siap mendukung kebijakan serta anggaran yang berpihak pada penguatan produk unggulan daerah,”tandas perempuan yang terpilih di Dapil Barito Utara-3 ini.(*)
Penulis : Leonardo
