kabarmuarateweh.id – Insiden keracunan yang dialami puluhan pelajar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat mendapat sorotan tajam dari kalangan DPR.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan sidak guna memastikan kejadian keracunan tak kembali terjadi serta menjamin program prioritas presiden terpilih tersebut diterapkan dengan standar keamanan pangan yang lebih ketat.
Insiden yang mencoreng salah satu program prioritas nasional ini bersumber dari dua Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kedua dapur itu ialah SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, yang bertanggung jawab menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Menurutnya, program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa tidak boleh dinodai oleh kelalaian teknis di tingkat pelaksana.
Ia menekankan, pengawasan ketat adalah kunci agar visi besar di balik program ini tidak kandas di tengah jalan.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar Cucun saat berada di lokasi.
Dalam tinjauannya, DPR ingin memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirumuskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dijalankan di setiap dapur.
Ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari penerimaan bahan pangan segar, proses pengolahan yang higienis, hingga sistem distribusi yang menjamin makanan tiba di tangan siswa dalam kondisi aman dan layak konsumsi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya tes organoleptik—sebuah prosedur sederhana namun krusial yang melibatkan pengecekan visual (melihat), aroma (mencium), dan rasa (mencicipi)—sebelum makanan didistribusikan.
Tes ini, menurutnya, wajib dilakukan baik di dapur maupun sesaat sebelum disajikan kepada siswa di sekolah.
Lebih jauh, DPR mendorong agar Program MBG tidak hanya berjalan sebagai program teknis, tetapi juga diperkuat dengan payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres).
Dengan adanya Perpres, BGN sebagai lembaga pelaksana utama tidak akan bekerja sendirian.
Regulasi ini akan mengikat sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk bergerak bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penanganan menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.
Untuk memperkuat lapisan pengawasan dari bawah, DPR juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi rutin yang melibatkan pihak sekolah, komite sekolah (perwakilan orang tua), dan pengelola Dapur SPPG.
Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog dan pengawasan bersama, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif atas keberhasilan program di lingkungan masing-masing.
Di tengah upaya evaluasi dan perbaikan, Cucun turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak di tingkat lokal yang telah menunjukkan respons cepat dalam menangani para korban. “Solidaritas inilah yang menjadi kekuatan bangsa kita.”(*)
Penulis : Yehezkiel
Editor : Apri
