kabarmuarateweh.id, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Bupati Mura Heriyus, yang diwakili oleh Asisten III Setda Kabupaten Mura, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Selasa 4 November 2025.
Rakor rutin yang dilaksanakan setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di kantor Bupati.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemerintah daerah guna menjaga kestabilan ekonomi nasional.
“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” tutur Tito.
Mendagri juga menyoroti komoditas penyumbang inflasi terbesar, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras, yang masih menjadi perhatian utama pemerintah.
Daerah diimbau untuk memperkuat operasi pasar, fasilitasi transportasi pangan, serta penyerapan produksi lokal agar kestabilan harga dapat terjaga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap di bawah 3 persen year-on-year hingga akhir tahun 2025.
Selain fokus pada inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan program prioritas nasional dalam periode 2025–2029. Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka backlog perumahan di Indonesia.
Daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, penyediaan lahan strategis, dan pemberian kemudahan administrasi bagi pengembang. Dalam paparan Kemendagri, disampaikan bahwa program perumahan rakyat memiliki dampak berganda terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong sektor industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar program perumahan berjalan tepat sasaran. Daerah yang memiliki ketersediaan lahan dan dukungan pembiayaan diharapkan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tiga juta rumah di tahap awal.(*)
