Muara Teweh – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, percepatan diperlukan mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tersisa relatif singkat. Pekerjaan yang telah dianggarkan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Patih Herman dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan pihak terkait lainnya.
Meski menyetujui, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan anggaran. Salah satunya meminta agar pekerjaan fisik yang telah dialokasikan dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan sehingga tidak menambah SiLPA. “Pelaksanaan APBD harus diawasi secara ketat, menghindari kegiatan seremonial dan lebih memprioritaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat,” tegas Patih Herman.
Ia mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diperlukan agar program yang telah dianggarkan dapat berjalan sesuai rencana, baik dari sisi waktu, kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Selain pekerjaan fisik, Fraksi Demokrat juga meminta pengawalan terhadap anggaran tanggap darurat, khususnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta potensi bencana lainnya. “Kami meminta alokasi tanggap darurat, termasuk untuk Karhutla dan bencana, terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.
Patih Herman berharap seluruh program dalam Perubahan APBD 2026 dapat direalisasikan secara efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga anggaran yang telah disediakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara. (*)
