kabarmuarateweh.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pernyataan itu disampaikan saat mewakili Presiden dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Agustus 2025.
“Kita semua tahu, dari berbagai pidato yang beliau sampaikan, bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” ujar Pratikno saat membacakan sambutan Presiden yang berhalangan hadir.
Lebih lanjut, Pratikno menyampaikan bahwa komitmen tersebut tidak hanya tercermin dalam pidato-pidato Presiden, tetapi juga dalam berbagai program pemerintah yang sedang dijalankan tahun ini, serta yang tengah dirancang bersama DPR untuk tahun mendatang.
“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 untuk masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” ujarnya.
Pratikno pun menyatakan Presiden Prabowo menolak pandangan sebagian elit yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak relevan, sebagaimana pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus lalu.
Sebab, kata dia, Bung Karno-Bung Hatta dan para tokoh generasi 1945 adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” ucapnya.
Presiden, lanjut dia, juga telah mengkaji Pasal 33 UUD 1945 secara mendalam dan menilai pasal-pasal tersebut sebagai pertahanan ekonomi negara sehingga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Sekali lagi saya bacakan langsung kalimat Bapak Presiden Prabowo, ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Oleh karena itu, kita harus berani melakukan koreksi jika kita telah mengambil langkah yang salah’,” katanya.
Dia pun mengatakan komitmen Hal tersebut telah diwujudkan Presiden Prabowo melalui kebijakan nyata, termasuk penggalangan lebih dari Rp300 triliun dana APBN ke sektor produktif, misalnya swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan
Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga memperkuat bantuan sosial.
“Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” katanya.
Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat tidak meninggalkan yang lemah dan menolak penjualan sumber daya secara murah kepada asing.
“Bapak Presiden Prabowo juga meyakini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator, adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata dia.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
