kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – Legislator DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, H Al Hadi menyambut gembira pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang bakal dilaksanakan juga di daerah ini.
Namun dia mendorong agar pelaksanaan program itu merata hingga ke pelosok Barut.
Diketahui program MBG akan dilaksanakan pula di Barut seperti daerah lainnya. Pemkab Barut sedang mematangkan pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama.
“Kami mendorong agar segera terealisasinya program MBG di Barito Utara. Namun jadi PR bersama adalah, program ini harus bisa merata dan tidak hanya di kota saja, tapi juga menyentuh hingga pelosok,” kata legislator Barut Al Hadi, Selasa (25/2/2025).
Ia menjelaskan, Barut memiliki luas wilayah 8.300 km² sekitar 5,40 persen dari luas Kalteng dengan topografi yang bervariasi, terutama medan jalan di wilayah pelosok banyak yang sulit dijangkau perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik itu tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat.
Jadi ketika membahas tentang program MBG, legislator dari PKB Barut ini berkata, bukan sekadar memberikan makanan gratis tapi juga tentang pemerataan dan keadilan.
Jika program ini, menurutnya hanya dilaksanakan di perkotaan, sementara di wilayah pelosok tidak maka artinya pemerataan dan keadilan belum tercapai.
Meskipun begitu, dia memaklumi bahwa pelaksanaan program MBG di Barut dilakukan secara bertahap karena keterbatasan yang ada, namun ia berharap agar hal itu tidak menjadi alasan berkepanjangan dan segera dicari solusinya.
“Semua masyarakat menginginkan program ini, makanya ini menjadi PR pemerintah daerah, provinsi maupun pusat untuk memaksimalkan Program MBG ini agar bisa melayani anak-anak kita di daerah khusus Barut,” ujarnya.
Hal ini juga sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Pasalnya, pihaknya kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait program MBG, baik tentang waktu pelaksanaan hingga apakah ada kompensasi bagi pelajar yang belum mendapat program itu.
Apalagi, menurutnya justru anak-anak di wilayah pelosok dengan sarana prasarana yang terbatas lebih membutuhkan program MBG ini dibanding anak-anak di wilayah perkotaan yang memiliki akses lebih mudah dalam mendapatkan berbagai bahan pangan.
“Kondisi geografis ini bisa berdampak pada pelaksanaan program ini, makanya perlu solusi untuk siswa-siswi kita di pedalaman, seperti Kecamatan Gunung Purei, Lahei dan kecamatan di mana akses ke desanya sulit dilalui,” pungkas legislator Barut Al Hadi.
Seperti diketahui Pemkab Barut Pj Sekda Jufriansyah bersama kepala perangkat daerah, telah melaksanakan rapat koordinasi penyiapan lahan dapur untuk program MBG.
Di mana rakoor telah dilakukan secara daring bersama Pemprov Kalteng yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Sri Widanarni beserta pemerintah kabupaten se-Kalteng.
Program MBG merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, sampai dengan SLTP baik negeri maupun swasta termasuk pesantren.
Pj Sekda Jufriansyah juga menegaskan komitmen Pemkab Barut dalam mendukung program ini.
“Pemkab Barut siap menjalankan program MBG ini dengan menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kami akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkup Pemkab Barut dan forum koordinasi pimpinan daerah untuk membahas anggaran, lokasi pelaksanaan, serta distribusi makanan kepada sasaran penerima manfaat di wilayah Barito Utara,” ujar Pj Sekda Jufriansyah.
Editor: Aprie
