kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penerimaan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD dan disertai sejumlah catatan serta rekomendasi penting untuk perbaikan ke depan.
Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan anggota DPRD Fraksi PKB, Suhendra, Fraksi PKB mengapresiasi kepada Penjabat (Pj.) Bupati beserta jajaran perangkat daerah atas penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut.
Dokumen ini dinilai sebagai bagian penting dari siklus tata kelola keuangan daerah dan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.
Namun, Fraksi PKB menyoroti beberapa hal krusial yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
“Hal ini terutama disebabkan oleh temuan belanja tanpa persetujuan DPRD senilai ± Rp76 miliar dan ketidaksesuaian pelaksanaan paket pekerjaan senilai ± Rp5,04 miliar,” terang Suhendra.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PKB menilai belum tercapai secara maksimal.
“Pencapaian target PAD dinilai belum optimal. Fraksi PKB menekankan perlunya langkah terobosan dalam mengelola potensi daerah, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa,” sebut Suhendra.
Sementara dalam hal lainnya, Suhendra menyebutkan, pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan desa terpencil masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab.
Di sisi lain, ditambahkan Suhendra, Kualitas pelayanan publik seperti Kualitas layanan di bidang kesehatan (seperti penambahan dokter spesialis dan peningkatan layanan RSUD Muara Teweh) dan pendidikan (pemerataan guru serta sarana prasarana sekolah) masih perlu ditingkatkan.
“Adapula masalah keterlambatan proses lelang mengakibatkan waktu pelaksanaan pekerjaan di tahun anggaran yang bersangkutan menjadi sangat singkat. Akibatnya, sering terjadi kegagalan lelang karena pelaksana jasa tidak berani mengambil risiko. Kondisi ini berujung pada tidak tercapainya target pembangunan dan meninggalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang sangat signifikan,” ungkap politisi PKB ini.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKB disampaikan Suhendra, memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagai berikut:
1. Segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat koordinasi dengan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan PAD melalui inovasi, pengawasan, dan perluasan basis pajak dan retribusi daerah.
4. Mendorong pemerataan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan dan perbatasan.
5. Mempercepat proses lelang dengan menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perencanaan atau memanfaatkan Tim Perencanaan Konsultan lebih awal.
6. Mempercepat reformasi birokrasi dan transformasi layanan publik berbasis digital.
“Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan disertai harapan atas perbaikan ke depan, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Penerimaan ini berlaku dengan catatan bahwa rekomendasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Suhendra dalam membacakan pandangan akhir Fraksi PKB terhadap Raperda LKPJ APBD 2024.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
