kabarmuarateweh.id – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (2/3/2026), tersebut dihadiri Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, bersama 19 anggota dewan serta jajaran pemerintah daerah. Agenda ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan sebelum kelima Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme legislasi yang berlaku
Dalam penyampaiannya, Anggota DPRD Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, menyatakan dukungan penuh fraksinya terhadap kelima Raperda yang diajukan.
Patih Herman AB menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat siap untuk membahas kelima Raperda tersebut secara konstruktif demi kepentingan masyarakat Barito Utara.
“Setelah disimak dan dicermati, kami dari Fraksi Partai Demokrat dengan mengucap ‘Bismillahirrahmanirrahim’ dapat menerima dan siap untuk membahas bersama kelima Raperda ini,” ujar Patih Herman AB di hadapan Sidang Dewan yang terhormat.
Adapun kelima Raperda yang dibahas meliputi:
1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029,
2. Raperda tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah,
3. Raperda tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman,
4. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh,
5. Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Patih Herman AB menjelaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang sangat strategis karena menjadi penjabaran visi, misi, dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta arah kebijakan keuangan daerah. “RPJMD akan menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaksana pembangunan daerah,” tambahnya.
Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, politisi Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa gender bukan sekadar perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial dan budaya yang dinamis.
“PUG menjadi strategi sistematis untuk mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan serta laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” jelasnya.
Sementara itu, untuk Raperda tentang prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, Patih Herman menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemanfaatan fasilitas umum di lingkungan perumahan. Hal ini bertujuan agar infrastruktur tersebut dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
Mengenai Raperda perumahan dan permukiman kumuh, ia menyoroti kondisi hunian yang tidak layak karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, serta kualitas sarana dan prasarana yang tidak memadai.
“Raperda ini menjadi pedoman bagi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh,” tegasnya.
Terakhir, terkait Raperda cadangan pangan, Patih Herman AB mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki.
“Ketersediaan pangan yang cukup dan beragam merupakan sumber gizi agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Cadangan pangan sangat diperlukan agar dapat dimobilisasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat atau gejolak harga,” pungkasnya.
Mengakhiri pemandangan umumnya, Patih Herman AB mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membahas kelima Raperda tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1447 H kepada seluruh umat Muslim yang hadir.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam pembahasan nantinya,” tutupnya.(*)
Penulis : Yehezkiel
Editor : Apri
