kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Barito Utara saat ini tengah memfokuskan upaya untuk menyelesaikan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dewan yang ditargetkan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tahun ini.
Ketua Bapemperda DPRD Barito Utara, Sri Neni Trianawati, menjelaskan bahwa kelima Raperda tersebut telah memasuki tahap paripurna akhir. Tahapan selanjutnya adalah proses fasilitasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Tengah sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai Perda.
“Ada 5 Raperda yang sudah masuk ke tahap paripurna akhir, tinggal menunggu fasilitasi dari Kemenkumham Provinsi Kalteng,” ujarnya.
Kelima Raperda inisiatif DPRD tersebut meliputi: Raperda Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan (yang di dalamnya juga mengatur tentang pemberian beasiswa kepada anak-anak Barito Utara). Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Raperda Kepemudaan, Raperda Ketenagakerjaan dan Raperda Desa Sadar Hukum.
Dengan segera disahkannya kelima Raperda inisiatif dewan tersebut, diharapkan dapat memberikan payung hukum dan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Di sisi lain, selain Raperda inisiatif dewan, juga terdapat Raperda inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara, yaitu Raperda tentang Sampah. Sri Neni menegaskan bahwa pihak dewan akan mengupayakan agar Raperda Sampah ini juga segera dibahas dan disahkan menjadi Perda.
“Sementara inisiatif Pemkab terkait Raperda Sampah, yang ini akan kami kejar untuk segera menjadi Perda,” tambahnya.
Mengenai rencana Perda lainnya yang berasal dari inisiatif Pemkab, Sri Neni menyebut bahwa pihaknya akan menunggu pemerintahan yang baru terlebih dahulu.
“Perda untuk ke depan dari inisiatif Pemkab kita menunggu pemerintahan yang baru, nantinya menyesuaikan visi dan misi pemerintah yang baru,” pungkasnya.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
