kabarmuarateweh.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
–
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Barito Utara pada Senin, 24 November 2025 tersebut, Bupati Barito Utara, Shalahuddin, hadir untuk menyampaikan secara langsung tanggapan pemerintah terhadap berbagai masukan dan catatan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi.
–
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini dengan dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah.
–
Dalam pidato tanggapannya, Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua fraksi atas pandangan, catatan, dan masukan yang diberikan.
–
Ia menyampaikan seluruh masukan tersebut sangat berharga untuk penyempurnaan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.
–
“Secara umum, seluruh fraksi dapat menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Bupati.
–
Menjawab Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati memaparkan, belanja infrastruktur pelayanan publik mendapat alokasi signifikan sebesar Rp1,71 triliun pada APBD 2026. Angka ini setara dengan 52,66 persen dari total belanja daerah dan akan diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, serta sarana kesehatan dan pendidikan hingga ke pelosok desa.
–
Terkait belum dicantumkannya komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rancangan APBD, Bupati menjelaskan hal ini disebabkan oleh belum terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat perihal batas maksimal defisit APBD. Sementara itu, penyertaan modal daerah telah dituntaskan dalam Perubahan APBD 2024.
Menanggapi Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip partisipatif, transparan, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien dalam penyusunan APBD. Ia juga merinci alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 yang mencapai Rp1,57 triliun, sesuai pemberitahuan Kementerian Keuangan.
–
Sementara, terhadap Fraksi PDI Perjuangan, Bupati memastika pembangunan prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, dan infrastruktur dasar akan menjadi fokus utama di tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menekan ketimpangan sosial.
–
Sementara kepada Fraksi PKB, dijelaskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, dan peningkatan koordinasi lintas sektor. Komitmen alokasi minimal 20 persen untuk anggaran pendidikan, penguatan layanan kesehatan, konektivitas wilayah, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan data penerima bantuan sosial juga ditegaskan.
–
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Bupati.(*)
–
Penulis : Yehezkiel
Editor : Apri
