Kabarmuarateweh.id – Anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada, apresiasi sambutan Bupati Shalahuddin saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri pada Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026. Ia menilai penegasan terhadap reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcomes) serta penguatan digitalisasi layanan publik menjadi langkah strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
Bina Husada juga menyoroti bahwa masih banyak daerah menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, termasuk potensi yang terjadi di Barito Utara. Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons melalui terobosan inovatif dan peningkatan efisiensi birokrasi agar pelayanan publik tetap optimal dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia menyebut keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi di sejumlah daerah seharusnya menjadi model bagi Barito Utara untuk mempercepat layanan perizinan dan administrasi.
“Reformasi birokrasi tidak boleh sekadar jargon. Dengan digitalisasi terintegrasi, kita bisa mengukur kinerja pemerintah daerah secara transparan. Anggaran yang terbatas justru harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar laporan kegiatan,” ujar Bina Husada, Selasa (28/4/2026).
Politisi PAN tersebut juga menyoroti amanat tentang penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi.
Ia mendorong Pemkab Barito Utara segera memetakan kompetensi pegawai agar program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan dan penurunan kemiskinan bisa berjalan optimal di daerah.
“Jangan sampai program bagus gagal karena SDM aparatur tidak siap. Saya setuju dengan pesan Mendagri yang dibacakan Pak Bupati: pemerintah daerah harus jadi mitra aktif, bukan pelaksana pasif. Kami di DPRD akan mengawal agar reformasi birokrasi ini benar-benar berbasis outcomes,” tegasnya.(*)
Penulis : Yehezkiel
Editor : Dadang Hardiwan
