kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Taufik Nugraha, mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat banyak aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang belum terinventarisasi dengan baik.
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Barito Utara berencana mendorong pembentukan panitia khusus atau satuan tugas yang bertujuan untuk mencari solusi bersama pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara terkait permasalahan tersebut.
“Kami akan memanggil instansi yang menangani aset daerah untuk melakukan pertemuan dan membahas permasalahan ini secara bersama-sama,” ujar Taufik saat ditemui di Gedung DPRD, pada Senin, 15 September 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara ini memberi contoh salah satu aset yang menjadi atensi pihaknya, yakni bangunan berada di kawasan pasar PBB, Jalan Yetro sinseng, yang mana bangunan saat ini disewakan pihak individu kepada cafe-cafe di kawasan tersebut, padahal ini adalah aset milik pemkab Barito Utara.
“Selama ini aset itukan bukan dikuasai pemerintah daerah, melainkan sewanya dikuasai individu-individu,” ungkap Taufik.
Sehingga, pihaknya berharap aset seperti itu diinventarisir, bahkan Taufik menuturkan, aset tersebut lebih dulu ditarik diambil kembali pemkab.
“Mestinya kita tarik dulu. Seharusnya bisa. Kemudian kalau mau disewakan, disewakan lagi kepada mereka yang ada itu juga. Jangan sampai aset-aset kita ini tidak jelas arahnya,” sebutnya.
Tak hanya itu, politisi senior PDIP ini juga menyoroti aset tidak bergerak seperti tanah-tanah yang dikuasai pensiunan Aparatur Negeri Sipil (ASN) hingga tidak dikembalikan. Termasuk banyaknya aset bergerak juga tidak kembali ke pemkab.
“Ini malah menjadi beban bagi pemda, bebannya apa, ini ada uang pemeliharaan segala macam. Ada barangnya itu sudah tidak dipakai tidak dikembalikan, ada yang dikuasai pihak lain padahal itu milik dinas tertentu,” tuturnya.
Dikatakan Taufik, banyak aset dari Pemkab Barut justru tidak dimanfaatkan dinas malah dipakai orang lain dan tidak dikembalikan, yang pada akhirnya menimbulkan beban anggaran terkait pemeliharaan.
“Kalau itu mau dihapus ya dihapus sekalian, atau diputihkan biar diputihkan sekalian atau mau dilelang supaya mendapatkan pemasukan. Supaya jangan ada lagi biaya pemeliharaan,” ujarnya.
Sehingga, pihaknya berharap aset seperti itu diinventarisir, bahkan Taufik menuturkan, aset tersebut lebih dulu ditarik diambil kembali pemkab.
“Mestinya kita tarik dulu. Seharusnya bisa. Kemudian kalau mau disewakan, disewakan lagi kepada mereka yang ada itu juga. Jangan sampai aset-aset kita ini tidak jelas arahnya,” sebutnya.
Tak hanya itu, politisi senior PDIP ini juga menyoroti aset tidak bergerak seperti tanah-tanah yang dikuasai pensiunan Aparatur Negeri Sipil (ASN) hingga tidak dikembalikan. Termasuk banyaknya aset bergerak juga tidak kembali ke pemkab.
“Ini malah menjadi beban bagi pemda, bebannya apa, ini ada uang pemeliharaan segala macam. Ada barangnya itu sudah tidak dipakai tidak dikembalikan, ada yang dikuasai pihak lain padahal itu milik dinas tertentu,” tuturnya.
Dikatakan Taufik, banyak aset dari Pemkab Barut justru tidak dimanfaatkan dinas malah dipakai orang lain dan tidak dikembalikan, yang pada akhirnya menimbulkan beban anggaran terkait pemeliharaan.
“Kalau itu mau dihapus ya dihapus sekalian, atau diputihkan biar diputihkan sekalian atau mau dilelang supaya mendapatkan pemasukan. Supaya jangan ada lagi biaya pemeliharaan,” ujarnya.(*)
Penulis : Leonardo
