kabarmuarateweh.id – Ketegangan politik di ibu kota memuncak. Dua tokoh publik sekaligus politisi, Eko Patrio dan Uya Kuya, dilaporkan telah resmi melepaskan jabatan mereka sebagai anggota DPR RI, yang akan berlaku mulai 1 September 2025.
Keputusan tersebut diumumkan setelah munculnya berbagai protes publik yang dipicu oleh aksi dan pernyataan mereka yang menuai kontroversi.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi keputusan partai untuk menonaktifkan kedua artis tersebut dari keanggotaan fraksi di DPR. Dalam siaran pers tertulis, ia menyatakan, “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025.”
Langkah ini diambil setelah gelombang kemarahan publik memuncak hingga terjadi penyerbuan dan penjarahan di kediaman Eko Patrio dan Uya Kuya pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Informasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyebutkan, pengunduran diri ini merupakan upaya proaktif untuk meredam situasi panas dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif.
Sebelum keputusan pengunduran diri ini diumumkan, Eko Patrio telah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video di akun Instagram pribadinya. Didampingi oleh rekan sefraksinya, Pasha Ungu, Eko menyatakan penyesalan mendalam atas keresahan yang timbul dari perbuatannya, meski tidak menjelaskan perbuatan spesifik yang dimaksud.
“Dengan penuh kerendahan hati, saya, Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” ujarnya dalam video tersebut.
Sementara itu, Uya Kuya menjadi sorotan setelah video dirinya berjoget di dalam Gedung DPR menjadi viral. Aksi ini dilakukan tepat setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota dewan, yang ironisnya terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Aksi Uya dinilai publik sebagai bentuk arogansi dan minim empati, yang sontak memicu amarah dan kekecewaan.
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, sebelumnya telah menyarankan agar politisi yang memicu keresahan mempertimbangkan untuk mundur. Menurutnya, langkah ini bukan hanya strategis untuk meredam gejolak, tetapi juga menjadi ujian integritas dan nasionalisme.
“Pilihannya tinggal mundur mendengarkan rakyat, atau bertahan sampai situasinya makin panas dan parah,” kata Hendri.
Keputusan Eko Patrio dan Uya Kuya untuk menanggalkan kursi mereka di Senayan kini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebuah langkah ekstrem yang diambil di bawah tekanan luar biasa dari rakyat yang mereka wakili, menandai puncak dari kegagalan komunikasi publik para pejabat dan tuntutan publik akan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Pengunduran diri ini seolah menjadi pesan jelas: di era digital, setiap tindakan dan pernyataan pejabat publik akan selalu diawasi ketat, dan masyarakat tidak akan segan menuntut pertanggungjawaban.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
