Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Komisi II/Fraksi PDI Perjuangan), Taufik Nugraha (kedua dari kanan) dan anggota DPRD lainnya menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2027 di Muara Teweh, Kamis (5/3/2026).

kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara dari Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Taufik Nugraha, meminta Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mengakselerasi penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya sejumlah proyek strategis daerah yang terkendala aspek administrasi akibat ketidaksesuaian status lahan.

Hal ini diungkapkannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang diselenggarakan di Muara Teweh pada Kamis, 5 Maret 2026.

Politikus terpilih di Dapil Barito Utara-1 ini mengemukakan, kawasan hutan produksi yang masih tercantum dalam regulasi tata ruang menjadi ganjalan bagi realisasi pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Ia berpendapat, jika revisi tak segera dituntaskan, program pembangunan yang telah direncanakan berisiko terus tertunda.

“Kita ingin regulasi ini segera rampung. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena urusan administrasi kawasan. Pemkab harus bergerak cepat menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kondisi lapangan,” tegas dia.

Rekomendasi Berita  Anggota DPRD Barito Utara Beri Apresiasi untuk Guru pada Peringatan HGN 2025

Tak hanya soal tata ruang, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia mengingatkan agar pemkab memastikan layanan sekolah dasar dan menengah terbebas dari biaya tambahan yang tidak resmi.

“Pendidikan hak dasar. Jangan sampai ada masyarakat yang keberatan secara ekonomi justru terbebani pungutan di sekolah. Pengawasan terhadap hal ini perlu diperketat,”tambah dia.

Di bidang kesehatan, ia melihat disparitas layanan antara perkotaan dan pedesaan. Ia mengusulkan pemerintah melakukan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, terutama perawat, serta menambah fasilitas pendukung di desa-desa terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

“Jangan sampai warga di pelosok kesulitan mendapatkan akses kesehatan karena tidak ada tenaga medis atau puskesmas yang jauh. Ini tanggung jawab kita bersama,”pungkas dia.(*)

Penulis : Leonardo