kabarmuarateweh.id, PALANGKA RAYA – Berdasarkan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Barito Utara (Barut) 2023, BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), kembali mengganjar pemkab setempat dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya, Selasa (2/7/2024).
Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, M Ali Ansyar, mengatakan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan.
Apakah telah disajikan secara wajar dalam segala hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kami menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Ali.
“Kami ucapkan selamat kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah berhasil meraih opini WTP yang ke-10 dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran 2023,” lanjutnya.
Menanggapi raihan opini WTP ke-10 itu, Ketua DPRD Mery Rukaini berharap dengan adanya pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan di Kabupaten Barut dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami telah menerima LHP tahun anggaran 2023, kami akan mempelajari hasil pemeriksaan ini dengan seksama dan menindaklanjuti semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng,” kata Mery saat mendampingi Pj Bupati Muhlis menerima opini WTP dari BPK Perwakilan Kalteng di Palangka Raya.
Mery bilang, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan meningkatkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Barut agar menjadi lebih baik lagi di masa depan.
“Diharapkan kepada saudara Pj Bupati Barut bersama DPRD secepatnya setelah kembali ke Muara Teweh untuk kita membahas hal-hal yang menjadi temuan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan,” katanya.
Sementara Pj Bupati Barut mengucapkan terima kasih Kepala BPK Perwakilan Kalteng dan jajarannya yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerahnya.
“Terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ini, masih ada beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti,” katanya.
Dia berharap bimbingan dan arahan dari BPK Perwakilan Kalteng agar tindak lanjut hasil audit berdasarkan rekomendasi yang diberikan dapat terselesaikan tepat waktu sebagaimana rencana aksi yang telah pihaknya buat.
Editor: Aprie
