kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – Ketua Sementara DPRD Barito Utara (Barut), Hj Mery Rukaini mengatakan, pihaknya merasa terusik dengan satu poin pernyataan sikap fraksi Aspirasi Rakyat yang mengaku dalam memperjuangkan aspirasi rakyat tetap memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh dewan terus berorientasi pada keadilan sosial, transparansi dan kesejahteraan masyarakat.
“Apakah kami yang melaksanakan paripurna dan saya yang minta kesepakatan pada pembahasan itu tidak berkeadilan? tidak transparan dan tidak bisa menyejahterakan masyarakat. Saya tidak terima seperti itu,” kata Hj Mery saat jumpa pers, Rabu (9/10/2024) siang.
Pihaknya, Mery bilang, selaku pimpinan sementara mengadakan rapat-rapat sesuai tupoksi. Tidak ada berlebih-lebihan dan ini demi kemaslahatan masyarakat Barut.
“Kalau tidak dibijaksanai seperti itu mungkin kepentingan rakyat itu banyak yang tersandera di dalam APBD perubahan kita,” ungkapnya.
Terutama yang rencana di dalamnya ada tes CPNS, pembahasan BPJS, listrik dan PDAM. Begitu juga dengan rumah sakit banyak tuntutan di situ.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat balik menanggapi, apakah dengan tidak ada APBD Perubahan lalu tidak bisa melakukan penerimaan CPNS? itu tidak benar.
“Tes CPNS itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Barito Utara saja. Misal walaupun dia mendaftar di Barito Utara, tetapi bisa ikut tes di mana saja daerah yang melakukan tes. Selain itu waktunya satu minggu sampai dua minggu. Jadi pelaksanaannya bisa bertahap,” kata Hasrat.
Sementara terkait belanja pegawai, dia menjelaskan, apabila memang ada kekurangan dia wajib dibayar.
“Artinya belanja pegawai tidak selalu tergantung pada APBD Perubahan. Dan sebenarnya belanja pegawai harus sudah dianggarkan pada APBD murni,” tutupnya.
Editor: Aprie