kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – Legislator DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, H Al Hadi meminta pemerintah desa harus bisa bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyusunan rancangan prioritas program pembangunan di wilayahnya.
“Sesuai peraturan menteri, prioritas dana desa dipergunakan untuk membangun infrastruktur desa, seperti jembatan, jalan, air bersih dan lainnya,” kata Al Hadi, Sabtu (30/8/2025).
Dia menyarankan, jika masih kurang mengerti tentang penggunaan dana desa, diharapkan dapat berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
“Ini maksudnya, agar penggunaan dana desa tidak sampai tumpang tindih dan tidak sampai berurusan dengan hukum nantinya,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh aparatur desa, agar mengelola keuangan desa dengan baik dan benar. Sebab, anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD itu jumlahnya cukup besar.
“Dengan adanya anggaran yang diterima setiap desa tersebut, diharapkan program pembangunan lebih maksimal serta dinikmati seluruh masyarakatnya,” ujar Al legislator Hadi.
Dia menyebut, jika tiap desa di Barut mendapatkan DD dan ADD, sehingga pengelolaanya harus baik dan transparan. Sehubungan dengan itu lah, dia mengingatkan kepada semua kepala desa dan perangkatnya, agar dana tersebut bisa dikelola sebaik mungkin.
“Hendaknya penggunaan keuangan desa tidak sampai tumpang tindih. Terpenting pula, mesti sesuai petunjuk teknis dan pelaksana serta ketentuan yang berlaku,” tuntas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Penulis: Ahya Firmansyah
Editor: Aprie
