kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH — Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam setiap tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah. Sinergi tersebut diperlukan agar program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mery saat memimpin Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh, Selasa, 14 Juli 2026.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, rapat juga membahas pidato pengantar Bupati terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Mery mengatakan, pembahasan kedua agenda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah. Melalui proses pembahasan yang dilakukan secara bersama, pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan.
Ia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 sebagai tahapan awal yang menentukan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
DPRD, sambung dia, akan mencermati setiap program prioritas yang diajukan pemerintah daerah agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Barito Utara.
“Kami berharap seluruh proses pembahasan berjalan dengan baik melalui kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi mendukung pembangunan daerah.
Pasalnya kemitraan yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi modal utama dalam mewujudkan Barito Utara yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme konstitusional DPRD dalam mengawal proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sekaligus penyusunan arah kebijakan anggaran daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.(*)
Penulis : Leonardo
