kabarmuarateweh.id, Muara Teweh – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara mencermati sejumlah permasalahan strategis yang tengah menjadi perhatian serius di wilayah tersebut. Tiga isu utama yang disoroti meliputi maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkada, tingginya penyalahgunaan narkoba, serta meningkatnya kasus sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.
Hal ini disampaikan Kepala Kesbangpol Barito Utara, Rayadi, pada Selasa 26 Agustus 2025.
Politik Uang di Pilkada
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa praktik politik uang masih menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara. Temuan ini menunjukkan perlunya upaya konkret dari berbagai pihak untuk menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal.
Penyalahgunaan Narkoba Masuk Zona Merah
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Utara saat ini termasuk dalam zona merah penyalahgunaan narkoba. Setiap tahun, jumlah kasus, barang bukti, dan pelaku yang terlibat terus mengalami peningkatan signifikan. Mirisnya, sebagian besar korban berasal dari kelompok masyarakat rentan dan keluarga miskin.
Sengketa Lahan Kian Marak
Kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan juga menjadi isu krusial yang sering memicu konflik sosial. Permasalahan ini telah ditangani di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, bahkan beberapa kasus telah menempuh jalur hukum.
Kesbangpol Dorong Sinergi Penanganan
Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif, Badan Kesbangpol menyadari perlunya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan persoalan-persoalan strategis tersebut tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor—baik dari OPD teknis, instansi vertikal, partai politik, lembaga politik, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas).
Langkah-langkah nyata dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks-indeks strategis seperti Indeks Pembumian Pancasila, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Harmoni Sosial dan Kinerja Ormas, serta Indeks Kewaspadaan Nasional. Dengan demikian, stabilitas daerah dapat terjaga dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap tegak dan eksis.(*)
Penulis : Leonardo
Editor : Apri
