Muara Teweh – Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh unsur terkait memperkuat deteksi dini dan kesiapsiagaan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang Rapat A Sekretariat Daerah Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi kondisi terkini sekaligus memperkuat langkah pencegahan, deteksi dini dan respons cepat apabila terjadi kebakaran. Sejumlah instansi turut menyampaikan paparan, di antaranya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan BMKG.
Dalam rakor, BMKG menyampaikan bahwa fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan kekeringan dan kerawanan terjadinya karhutla.
Sementara itu, Dinas Kesehatan melaporkan kualitas udara di wilayah Barito Utara telah berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan langkah perlindungan masyarakat dari dampak asap karhutla. Pemkab Barito Utara juga tengah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat untuk periode 18 September hingga 2 Oktober 2026. Perubahan status tersebut diikuti dengan penguatan pemantauan dan penanganan di lapangan.
Shalahuddin menegaskan, peningkatan status tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan di seluruh lini. “Peralihan status dari siaga darurat menuju tanggap darurat bukan berarti menurunkan kewaspadaan. Justru ini harus kita maknai sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan, dengan mengutamakan pencegahan dan deteksi dini terhadap setiap potensi karhutla,” tegasnya.
Ia meminta pemantauan terhadap kondisi cuaca, vegetasi, titik-titik rawan kebakaran hingga aktivitas masyarakat dilakukan secara intensif. Setiap informasi mengenai potensi karhutla juga harus segera ditindaklanjuti.
Menurut Shalahuddin, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Damkarmat, pemerintah kecamatan dan desa, relawan, dunia usaha hingga masyarakat perlu bergerak bersama sesuai peran masing-masing. “Jangan menunggu api membesar, karena kecepatan dalam bertindak sangat menentukan keberhasilan penanganan karhutla,” tegasnya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama Bupati dan Forkopimda, penyampaian kesimpulan serta arahan untuk memperkuat upaya pencegahan dan respons cepat di lapangan.
Dengan kondisi iklim yang dipaparkan BMKG dan kualitas udara yang dilaporkan berada pada kategori berbahaya, Pemkab Barito Utara mendorong seluruh unsur terkait untuk tetap siaga. Penguatan deteksi dini dan koordinasi di lapangan diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (El)
