Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Murung Raya (Mura), Kalteng, menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari Pemkab Mura ke dewan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2025, Rabu (2/7/2025). Foto: Setwan Mura

kabarmuarateweh.id, PURUK CAHU – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Murung Raya (Mura), Kalteng, menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari Pemkab Mura ke dewan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 pada rapat paripurna ke-2 masa sidang II tahun 2025, Rabu (2/7/2025).

Menurut juru bicara fraksi PDIP Kabik Amaz Jasikha, dokumen ini adalah panduan penting untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan yang tentunya harus dirancang secara matang dan juga berpihak kepada rakyat.

“Fraksi PDIP menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya sekadar kewajiban administratif tetapi juga harus menjadi instrumen perubahan sosial dan ekonomi, setiap program pembangunan yang dirancang juga harus mengedepankan kesejahteraan rakyat pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan daerah,” ujarnya.

Dalam usulan raperda ini fraksi PDIP juga mengingatkan pemerintah daerah pertama agar fokus terhadap isu-isu prioritas antara lain pendidikan dan kesehatan yang berkualitas terutama di wilayah pedesaan yang kedua infrastruktur dasar yang merata seperti jalan desa, listrik, dan air bersih.

Rekomendasi Berita  Ajak Sukseskan Pilkada 2024, Dewan Rumiadi Minta Warga Mura Jangan Golput

Kemudian ketiga kemandirian ekonomi lokal melalui penguatan UMKM, koperasi, dan pertanian rakyat.

Adapun keempat perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan yang kelima pembangunan berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Murung Raya.

Kabik Amaz Jasikha menekankan bahwa fraksi PDIP mendorong agar RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal tetapi benar-benar dijalankan dengan komitmen politik yang kuat, pengawasan anggarannya tetap, dan juga partisipasi masyarakat yang aktif.

“Kami juga meminta agar setiap program strategis dalam RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas terukur terpantau secara periodik agar keberhasilan pembangunan dapat dievaluasi secara objektif,” pungkasnya.

Editor: Aprie