kabarmuarateweh.id, MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara (Barut) menyatakan prihatin, dibekukannya dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di salah satu desa pada Kecamatan Teweh Tengah.
Dibekukanya DD-ADD itu akibat dampak perselisihan kepala desa dan perangkatnya.
“Dampak konflik perangkat desa dan kepala desa yang jadi korban justru masyarakat memilih dia. Sebaiknya ada jalan musyawarah mufakat. Apalagi dana yang dibekukan cukup besar,” kata legislator DPRD Barut, H Tajeri, Rabu (17/7/2024).
Mestinya kata legislator dari Gerindra Barut ini, jangan ada ego baik dari perangkatnya maupun kepala desa. Harus ada yang mengalah untuk kepentingan masyarakat.
“Dinas terkait dalam hal ini Sos-PMD harus dapat menyelesaikan masalah ini. Dana tersedia sangat disayangkan tidak dapat dimanfaatkan,” tukas Tajeri.
Ia pun akan berkoordinasi dengan anggota dewan lain, untuk merencanakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengundang Sos-PMD dan pihak lain dalam waktu dekat.
Kepala Desa Datai Nirui, Naek Marusaha ketika bicara di podcast Bicara Tuntas menyatakan, tidak akan berdialog apalagi berdamai dengan perangkat desa yang diberhentikannya.
“Saya akan terus berjuang agar di sisa waktu 6 bulan ini, dana DD dan ADD Desa Datai Nirui bisa dicairkan,” tegasnya.
Naek mengaku, dari 2 tahun DD dan ADD desa dibekukan, ada sebanyak Rp 5 miliar lebih dana tak bisa dicairkan.
Sementara Sekdes definitif yang diberhentikan Kades, Artati meminta dinas terkait agar bisa mencarikan solusi dari permasalahan ini.
Hal sama disuarakan Randy, salah satu anggota BPD Datai Nirui yang meminta pemangku daerah Pj Bupati Barut untuk turun tangan menyelesaikan terkait pembekuan DD-ADD Datai Nirui.
Editor: Aprie
