Foto Ketua DPRD Mery Rukaini.

kabarmuarateweh.id, DPRD BARUT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang III yang dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.I.P., pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Rapat paripurna membahas sejumlah agenda penting terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, termasuk kesepakatan penganggaran kegiatan dengan skema tahun jamak.

Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran. Melalui skema tahun jamak, penganggaran proyek dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pelaksanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Nota Kesepakatan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak yang disepakati dalam rapat tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan proses pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

Sekretaris DPRD Barito Utara, menjelaskan skema multiyears memungkinkan pemerintah merencanakan tahapan pekerjaan dan pencairan dana secara lebih terukur.

Rekomendasi Berita  Seleksi Kepala Sekolah, Netty Herawati Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Berkualitas

“Dengan nota ini, kami memastikan setiap proyek berjalan konsisten hingga tuntas pada 2029,” ujarnya saat membacakan nota kesepahaman.

Jembatan Lemo Seberang–Desa Lemo (Rp100,1 miliar)
Proyek lanjutan ini mendapatkan alokasi Rp15,015 miliar pada 2026, Rp39,810 miliar (2027), Rp40,040 miliar (2028), dan Rp5,235 miliar pada tahun terakhir.

Jembatan Sikan–Tumpung Laung (Rp154 miliar)
Pembangunan ini akan menyerap anggaran Rp15,6 miliar di 2026, Rp41,475 miliar pada 2027 dan 2028, serta Rp5,450 miliar di 2029.

Jembatan Lahei Seberang–Lahei (Rp203 miliar)
Menjadi proyek dengan nilai terbesar, jembatan ini dianggarkan Rp30,450 miliar (2026), Rp81,075 miliar (2027), Rp81,075 miliar (2028), dan Rp10,4 miliar (2029).

Pemkab dan DPRD optimistis pembangunan yang berlangsung selama empat tahun ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketiga jembatan tersebut diharapkan memperlancar akses antarwilayah, mendukung distribusi logistik, serta membuka isolasi di sejumlah daerah di Barito Utara.

Rapat paripurna digelar dipimpin Ketua DPRD Mery Rukaini, dengan didampingi Wakil Ketua I Benny Siswanto dan Wakil Ketua II Henny Rosgiaty Rusli. Acara turut dihadiri Bupati Shalahuddin, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, jajaran Forkopimda, Sekda Muhlis, serta para kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Rekomendasi Berita  Fraksi PKB Soroti Kenaikan Belanja dalam Perubahan APBD 2026

Dengan komitmen bersama, seluruh tahapan pembangunan ditargetkan rampung sesuai jadwal demi terciptanya konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Barito Utara.(*)

Penulis : Leonardo