kabarmuarateweh, MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara (Barut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pelayanan kesehatan di RSUD Muara Teweh dan puskesmas se-Barut, .àdi ruang rapat Sekretariat Dewan, Senin (3/6/2024).
RDP dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I, H Setiawan, anggota dewan serta dihadiri Staf Ahli Bupati drg Dwi Agus Setijowati, Sekretaris Dinas Kesehatan Ruyanto.
Kemudian hadir juga Direktur RSUD Muara Teweh, dr Tiur Maida, Sekretaris BKPSDM, Ira Akhmadi, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Achmadi Zainuddin dan Kepala Puskesmas se-Barut.
Ketua Dewan Mery Rukaini mengatakan RDP ini dilaksanakan untuk merespon banyaknya laporan masyarakat kepada DPRD melalui telepon dan WhatsApp, yang mengeluhkan pelayanan kesehatan se-Barut, baik pada rumah sakit, puskesmas maupun pustu.
Ketua Komisi III DPRD, H Tajeri memberikan masukan kepada RSUD Muara Teweh mulai dari fasilitas kebersihan toilet, AC dan sampah, serta ketegasan aturan yang sudah berjalan untuk jam besuk pasien dan jumlah keluarga penunggu pasien di rumah sakit.
”Saya juga meminta Direktur mengusulkan ke pemerintah daerah untuk dokter spesialis paru di RSUD Muara Teweh,” kata Tajeri.
Sementara anggota Komisi III DPRD, Hasrat, meminta kepada Dinas Kesehatan untuk proaktif jemput bola turun langsung ke desa-desa, kelurahan dan kecamatan menyampaikan langsung daftar nama-nama yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Hal itu untuk dicek kembali daftar nama yang masih aktif atau tidak, sehingga nantinya masyarakat yang dari desa tidak bingung saat ingin berobat ke RSUD Muara Teweh bahwa BPJS yang sudah mereka buat tidak aktif lagi,” kata Hasrat.
Menanggapi terkait kepesertaan masyarakat pada program jaminan kesehatan, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh, Acmad Zainuddin menerangkan dari jumlah penduduk, sebanyak 159.732 jiwa atau sekitar 98% sudah terdaftar.
Namun, menurutnya untuk per 1 Mei 2024 yang aktif sekitar 60%-61% namun per 1 juni 2024 ada penambahan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah dengan persentase 76%-77% atau sekitar 124.000 jiwa yang aktif.
“Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PMD dan Dinas Dukcapil, apabila ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS tidak perlu menunggu lama selama NIK KTP terdaftar di Dinas Dukcapil dan bisa langsung didaftarkan dan aktif sehingga bisa mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan,” kata Zainuddin.
Menanggapi permasalahan yang ada Direktur RSUD Muara Teweh, Tiur Maida mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya anggota dewan yang selalu memberikan respon positif kepada instansi yang dia pimpin.
“Dengan adanya RDP ini saya bersama tim RSUD Muara Teweh akan terus berbenah terkait kekurangan dan pelayanan di RSUD Muara Teweh,” kata Tiur.
Dalam RDP masing-masing menyampaikan, mendengarkan pendapat, saran dan masukan serta tanya jawab konstruktif.
Mery menambahkan, dalam RDP tersebut menghasilkan 11 kesimpulan yang merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dengan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi dan pembenahan prosedur pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga medis, serta dukungan anggaran yang memadai sudah kita sepakati bersama,” kata Mery.
Editor: Aprie
