kabarmuarateweh.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya memperkuat perannya dalam Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) Terintegrasi dengan pendekatan padat karya berbasis komunitas. Program ini memiliki dua tujuan utama: menyediakan infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan akses lingkungan, sekaligus meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat di desa-desa sasaran.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
“Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan akan terbuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui partisipasi aktif masyarakat.
Program PKE Terintegrasi Tahun 2025 dilaksanakan di 10 lokasi pada 10 provinsi, mencakup karakteristik wilayah yang beragam. Program ini berfokus pada tiga pilar: mengurangi beban pengeluaran (melalui air minum dan sanitasi), meningkatkan pendapatan (melalui padat karya), dan menurunkan kantong kemiskinan (melalui penataan lingkungan).
Berikut adalah sebagian desa penerima manfaat PKE Terintegrasi 2025:
- Desa Cibarengkok, Cianjur, Jawa Barat
- Desa Kamulyan, Cilacap, Jawa Tengah
- Desa Sumberbening, Ngawi, Jawa Timur
- Desa Riseh Tunong, Aceh Utara, Aceh
- Desa Pelauw, Maluku Tengah, Maluku
- Desa Rufei, Kota Sorong, Papua Barat Daya
- Desa Ardipura, Kota Jayapura, Papua
Total anggaran untuk program PKE Terintegrasi tahun ini mencapai Rp79,14 miliar. Hingga pertengahan Oktober 2025, progres keuangan dilaporkan telah mencapai 31,94%, menandakan percepatan pelaksanaan di lapangan dengan mengutamakan pendekatan padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal.(*)
Penulis : Leonardo
